FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI DESA BUKIT KEMUNING KECAMATAN TAPUNG HULU KABUPATEN KAMPAR

ABSTRAK FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI DESA BUKIT KEMUNING KECAMATAN TAPUNG HULU KABUPATEN KAMPAR Oleh: NADILA C SARI 11870524333 Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang sengaja dibentuk sebagai mitra Kepala Desa untuk membantu dalam proses pelaksanaan dan pembangunan desa. BPD Sangat diharapkan memiliki kesadaran dan pemahaman betul mengenai fungsinya agar dapat membantu Kepala Desa dan memenuhi harapan masyarakat dalam membangun kondisi dan pemerintahan desa kepada yang lebih baik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk megetahui apakah fungsi BPD sudah terlaksana dengan optimal dan mengetahui kendala apa saja yang dihadapi BPD dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa. Indikator penelitian ini menggunakan fungsi dari BPD yang tertera pada Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2018 tentang BPD yaitu membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Selanjutnya, informan penelitian ini berjumlah sembilan orang dan teknik pengumpulanan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah BPD sudah melaksanakan ketiga fungsinya meski belum terlaksana dengan maksimal. Faktor yang menyebabkan kurang maksimalnya fungsi BPD adalah kurangnya kesadaran dan keaktifan anggota BPD dalam melaksanakan pertemuan dengan sesama anggotanya maupun dengan masyarakat. Kata kunci: Fungsi, BPD, Penyelenggaraan Pemerintaha