PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA BERDASARKAN PERATURAN DESA NOMOR 3 TAHUN 2017 DI DESA ALAH AIR TIMUR KECAMATAN TEBING TINGGI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI MENURUT PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH

ABSTRAK Wiji Saniyati (2022): Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2017 Di Desa Alah Air Timur Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti Menurut Perspektif Fiqih Siyasah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Mekar Jaya yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, sebagaimana yang disebutkan di dalam pasal 4 Peraturan Desa Alah Air Timur Nomor 3 Tahun 2017 bahwa BUM Desa merupakan salah satu usaha yang dilakukan oleh Desa yang bertujuan untuk mewujudkan kelembagaan perekonomian masyarakat perdesaan yang mandiri dan untuk memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat. Sedangkan dalam pelaksanaannya pihak BUM Desa Mekar Jaya belum terlihat begitu memaksimalkan programprogram yang diharapkan mampu untuk mensejahterakan masyarakat desa. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2017 Di Desa Alah Air Timur Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti dan Bagaimana Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan ( field reseach ), yaitu peneliti yang dengan cara melalakukan survei langsung kelapangan. Lokasi penelitian ini di lakukan di BUM Desa Mekar Jaya di Desa Alah Air Timur Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti. Populasi dalam penelitian ini adalah 1 Kepala Desa, 1 Ketua BUM Desa, 2 Pengurus BUM Desa, dan 3 masyarakat anggota BUM Desa di Desa Alah Air Timur. Dengan jumlah populasi yang relatif sedikit yang mana berjumlah 7 orang, penulis menjadikan seluruh populasi menjadi sampel dengan teknik total sampling. Sumber data dari penelitian ini adalah data primer dan data skunder yang kemudian penulis analisis mengunakan analisis deskriptif kualitatif. Sedangkan pengumpulan data yang digunakan adalah Observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian melalui Observasi, wawancara, Dokumentasi dan Studi pustaka dapat di ketahui bahwa pengelolaan BUM Desa belum maksimal jika dilihat berdasarkan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2017 Tentang BUM Desa dalam pengelolaannya yang mana dipenegaruhi kurangnya sosialisasi oleh pihak BUM Desa sehingga dalam pengelolaannya belum maksimal. Sedangkan dalam fiqih siyasah dusturiyah pengelolaan BUM Desa mekar Jaya ini sudah sesuai dengan peraturan yang telah di tetapkan pemerintahan meskipun masih ada beberapa penghambat. Kata Kunci : Pengelolaan, BUMDes, Fiqih Siyasah