ETIKA POLITIK KEAGAMAAN IBN KHALDŪN (1332-1406 M) DAN RELEVANSINYA DENGAN PRAKTIK POLITIK KEAGAMAAN DI INDONESIA

ETIKA POLITIK KEAGAMAAN IBN KHALDŪN (1332-1406 M) DAN RELEVANSINYA DENGAN PRAKTIK POLITIK KEAGAMAAN DI INDONESIA Email: annisa.nurzirah@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini membahas tentang etika politik keagamaan Ibn Khaldūn (1332-1406 M) dan relevansinya dengan praktik politik keagamaan di Indonesia. Ibn Khaldūn dikenal sebagai pemikir yang memiliki keahlian dalam berbagai ilmu seperti filsafat, sejarah, sosiologi, ekonomi, pendidikan, antropologi, hukum Islam dan politik. Khaldūn bukan hanya sebagai ilmuwan tetapi juga sekaligus sebagai praktisi politik yang pernah menduduki jabatan sebagai sekretaris pemerintahan. Salah satu karya fenomenalnya adalah Al-Muqaddimah (An Introduction). Dalam kitab ini, ia mengklasifikasikan etika politik ke dalam dua jenis, yaitu etika politik Al-’Aṣabiyyaḧ dan etika politik keagamaan. Praktik etika politik keagamaan Indonesia kontemporer cenderung mengabaikan nilai-nilai Pancasila sebagai basis etika dalam menggunakan kekuasaan. Akibat dari degradasi nilai-nilai ini, politik tidak lagi berorientasi pada kemaslahatan bersama, melainkan pada kepentingan pribadi dan golongan. Oleh sebab itu, penulis meneliti relevansi pemikiran etika politik Ibn Khaldūn dalam mengkaji permasalahan etika politik keagamaan Indonesia kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian pustaka dengan karya Ibn Khaldūn sebagai objek utamanya. Hasil yang didapati lewat pembacaan terhadap karya Ibn Khaldūn adalah bahwa dalam kajian permasalahan etika politik keagamaan Indonesia kontemporer, pemikiran Ibn Khaldūn tentang etika politik keagamaan masih sangat relevan dan bisa digunakan sebagai solusi terapan. Ibn Khaldūn meletakkan agama sebagai sesuatu yang paling fundamental yang berperan penting dalam kehidupan bernegara dan hukum, khususnya dalam membangun solidaritas, mengembangkan negara, mewujudkan kebenaran dan keadilan dalam masyarakat. Kata kunci: Ibn Khaldūn, etika, politik, keagamaan, Indonesia