PELAKSANAAN ITSBAT NIKAH SIRRI DAN PERMASALAHAN SOSIAL PADA PERADILAN AGAMA DI PROVINSI RIAU

Perkawinan dalam pandangan Islam adalah suatu ibadah dan qurbah (mendekatkan diri) kepada Allah SWT. Dengan menikah seorang muslim akan mendapatkan ganjaran pahala dari Allah SWT. Apabila keinginan tersebut dilakukan dengan niat yang ikhlas dan keinginan yang benar yakni untuk menjaga dirinya dari-hal-hal yang diharamkan. Perkawinan dalam Islam adalah sah jika telah terpenuhi syarat dan rukunnya. Perkawinan, sebagaimana bentuk akad yang lainnya memerlukan kerelaan kedua belah pihak, adanya sighat dan ijab qabul, saksi, dan kerelaan pihak wali. Seiring dengan perkembangan zaman, perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Perkawinan harus dicatatkan agar mempunyai kekuatan hukum. Hal itu sebagai langkah antisipasi apabila dikemudian hari terjadi konflik dalam rumah tangga. Selain itu, adanya akta nikah sebagai bukti otentik bahwa seseorang benar-benar telah menikah.Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah masih banyak masyarakat yang melakukan nikah sirri sehingga perkawinannya tidak tercatat. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat (2) memberikan hak konstitusional bagi perkawinan yang tidak tercatat untuk melakukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama. Penelitian ini merupakan field reaserch, yaitu penelitian lapangan di suatu tempat, dan tempat itu adalah Pengadilan Agama di Provinsi Riau. Disamping itu, penelitian ini juga merupakan library reaserch, yaitu penelitian yang bertumpu pada literatur kepustakaan.Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis, yakni memaparkan secara jelas tentang materi penelitian, kemudian memberikan analisis secara normatif, yuridis, dan sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkara itsbat nikah yang dikabulkan oleh hakim adalah perkara perkawinan yang telah lengkap syarat dan rukunnya menurut syari’at Islam sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan. Sedangkan perkawinan sirri yang terjadi setelah berlakunya UndangUndang Perkawinan, maka putusan tersebut tergantung kepada ijtihad majelis hakim, apakah menerima atau menolaknya. Ijtihad mejelis hakim bertujuan untuk menegakkan al-Mashlahah al-Mursalah serta demi terwujudnya kepastian hukum, karena semakin umum isi suatu peraturan perundang-undangan akan semakin banyak penjelasannya dan akan memudahkan majelis hakim untuk menerapkan asas keadilan dan kemashlahatan umat