IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DI DESA TANJUNG KARANG KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU KABUPATEN KAMPAR

ABSTRAK IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO.6 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA TANJUNG KARANG KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU KABUPATEN KAMPAR Oleh : Novry Eventriola Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana mekanisme pengelolaan keuangan desa di Desa Tanjung Karang Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar dan hambatan-hambatan yang dialami dalam pengelolaan keuangan Desa Tanjung Karang Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar. Penelitian ini menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagai acuan penelitian. Didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa terdapat mekanisme pengelolaan keuangan desa yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, penelitian yang menggambarkan suatu keadaan atau penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri,baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau hubungan antar variabel yang satu dengan variabel yang lain. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menguraikan data dengan hasil wawancara. Berdasarkan hasil penelitian terhadap mekanisme pengelolaan keuangan desa di Desa Tanjung Karang Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar tidak berjalan dengan efektif, karena masih adanya mekanisme-mekanisme yang belum terealisasikan dengan baik. Hambatan-hambatan yang dialami antara lain lemahnya pengetahuan pemerintah desa tentang asas akuntabilitas dalam mengelola pendapatan asli desa, kurangnya pemahaman tentang asas transparansi dalam mengelola pendapatan asli desa dan kurang proaktifnya pemerintah desa dalam menangani keluhan dari masyarakat. Kata kunci : Pengelolaan Keuangan Desa, Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban