DAMPAK PUTUSAN MK NO.46/PUU-VII/2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PASAL 43 AYAT 1 UU PERKAWINAN TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK ANAK LUAR KAWIN DAN PENCATATAN PERKAWINAN DI KABUPATEN SIAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak putusan MK Nomor 46/PUU-VII/2010 tentang perubahan atas Pasal 43 Ayat 1 UU Perkawinan terhadap pemenuhan hak-hak anak luar kawin dan pencatatan perkawinan di Kabupaten Siak. Untuk menjawab pertanyaan penelitian, maka pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan Kualitatif. Data penelitian dikumpulkan dengan menggunakan observasi, wawancara, dan domkumentasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisa dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hak anak yang dianalisis dalam penelitian ini adalah hak anak luar kawin yang tidak dapat terpenuhi karena status anak luar kawin yang melekat kepada mereka sebelum adanya putusan MK Nomor 46/PUU-VII/2010 tentang perubahan atas Pasal 43 Ayat 1 UU Perkawinan. Hak yang dimaksud adalah hak nasab, hak perwalian, hak identitas diri, hak pelayanan bantuan kesehatan, dan hak pendidikan formal. Hasil ananalisis menunjukkan bahwa pertama, putusan MK Nomor 46/PUU-VII/2010 tentang perubahan atas Pasal 43 Ayat 1 UU Perkawinan tidak berdampak terhadap pemenuhan hak anak luar kawin di Kabupaten Siak. Hal ini didasarkan kepada data wawancara yang menunjukkan bahwa 93 orang tua yang memiliki anak luar kawin di 5 Kecamatan yang berbeda di Kabupaten Siak sepakat bahwa anak mereka tidak dapat memperoleh hak atas nasab, perwalian, identitas diri, pelayanan bantuan kesehatan, dan pendidikan formal. Kedua, putusan MK Nomor 46/PUU-VII/2010 tentang perubahan atas Pasal 43 Ayat 1 UU Perkawinan tidak berdampak terhadap pecatatan perkawinan di Kabupaten Siak