Peran Pemerintah Desa dalam upaya Pelaksanaan Program Vaksinasi Di Desa Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Sri Indrapura Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Menurut Tinjauan Fiqh Siyasah

ABSTRAK Nurul Fadillah, (2022) : Peran Pemerintah Desa dalam upaya Pelaksanaan Program Vaksinasi Di Desa Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Sri Indrapura Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Menurut Tinjauan Fiqh Siyasah Penulisan Skripsi ini dilatarbelakangi dengan adanya Peraturan Presiden No.14 Tahun 2021 Pasal 13 A tentang Sasaran Penerima Vaksin dan Sanksi bagi yang tidak mengikuti Vaksinasi. Program Vaksinasi ini dibuat oleh Pemerintah dalam upaya menanggulangi sebaran penularan Covid-19. Permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimana Pemerintah Desa berperan dalam upaya pelaksanaan Program Vaksinasi ini serta bagaimana Pemerintah Desa dalam upaya Pelaksaan Program Vaksinasi menurut tinjauan fiqh Siyasah. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Peran Pemerintah Desa dalam upaya Pelaksanaan Program Vaksinasi dan untuk mengetahui peran Pemerintah Desa dalam tinjauan fiqh Siyasah. Penelitian ini berbentuk penelitian lapangan ( field research ) yang langsung dilaksanakan dilapangan. Teknik Analisis Data adalah Deskriptif Kualitatif. Populasi sebanyak 4 orang. Sedangkan sampel adalah seluruh Populasi dijadikan Sampel. Adapun hasil Penelitian adalah Pemerintah Desa Sungai Kayu Ara sudah maksimal dalam melaksanakan Program Vaksinasi. Adapun sasarannya yaitu lansia, dewasa, dan usia sekolah. Akan tetapi pada masyarakat lansia masih banyak yang belum mendapatkan vaksinasi dikarenakan adanya riwayat penyakit yang diidap. Sedangkan sanksi bagi yang tidak mengikuti Vaksinasi berupa masyarakat yang tercatat sebagai penerima Bansos tetapi tidak mengikuti Vaksinasi maka Bansosnya tidak akan diberikan/ ditunda, begitupula bagi masyarakat yang melakukan perjalanan ke luar kota diwajibkan menunjukkan Bukti Kartu Vaksin/ Sertifikat Vaksin jika tidak maka perjalanan tidak bisa diteruskan, kemudian sanksi administrasi yaitu apabila masyarakat akan membuat surat-surat seperti KK, KTP, dan surat lainnya maka harus menunjukkan bukti Vaksinasi. Dalam pandangan Fiqh Siyasah, Pemerintah Desa termasuk ke dalam Fiqh Siyasah Dusturiyah. Kebijakan pemerintah harus sesuai dengan pertimbangan dan aspirasi rakyatnya bukan untuk kepentingan golongan atau diri sendiri. Sebab jika aspirasi rakyat tidak diperhatikan, maka keputusan pemerintah tidak berlaku efektif lagi. Berdasarkan Program Vaksinasi yang dibuat oleh Pemerintah Pusat dan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa pada Tahun 2021 sudah memberikan kemaslahatan kepada masyarakat dimana Program tersebut dikeluarkan untuk mengurangi jumlah sebaran penularan Covid-19. Akan tetapi terkait sanksi bagi masyarakat yang tidak mengikuti vaksinasi ini tidak memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, dikarenakan sanksi tersebut akan mempersulit hidup masyarakat. Seperti, bantuan sosial tidak akan diberikan tentunya masyarakat akan kesulitan untuk memenuhi kebutuahan hidupnya. Kata kunci : Peran, Pemerintah Desa, Vaksinas