PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH SYAR’IYYAH DI PENGADILAN NEGERI KOTA BUKITTINGGI

ABSTRAK Ibnu Nur Alharits, (2022) : Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Menurut Perspektif Fiqh Siyasah Syar’iyyah di Pengadilan Negeri Kota Bukittinggi. Skripsi ini menjelaskan tentang pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara perdata berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi menurut perspektif Fiqh Siyasah Syar’iyyah di Pengadilan Negeri Kota Bukittinggi. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sedikitnya atau kecilnya persentase keberhasilan mediasi. Penelitian merupakan penelitian lapangan (field research) yang berlokasi di Pengadilan Negeri kelas IB Kota Bukittinggi. Sifat penelitian ini ialah deskriptif analitis yang berarti menggambarkan dan memberikan rincian yang jelas dan sistematis terhadap pokok masalah yang diteliti. Adapun yang menjadi subjek penelitian ini ialah pihak penggugat, tergugat, mediator, hakim pemeriksa perkara, ketua Pengadilan dan untuk objek penelitian ini ialah pelaksanaan mediasinya. Untuk populasinya ialah seluruh pihak yang telah melaksanakan mediasi. Dan untuk sampelnya menggunakan purposive sampling yaitu 5 perkara perdata yang berbeda-beda dan setiap 1 perkara diambil 1 orang penggugat, 1 orang tergugat atau kuasa hukumnya, kemudian diambil 2 orang mediator hakim dan 1 orang mediator non-hakim serta 2 orang hakim pemeriksa perkara dan ketua Pengadilan. Data penelitian ini bersumber dari para pihak yang melakukan mediasi dengan cara observasi, wawancara dan ditambah dengan dokumen-dokumen ataupun arsip-arsip Pengadilan Negeri Kelas IB Kota Bukittinggi. Penelitian ini menggunakan analisis data secara deskriptif kualitatif yaitu analisis dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan secara langsung dengan cara mengumpulkan data kemudian diolah dan dideskripsikan kemudian membandingkan dengan buku-buku, pendapat para ahli serta peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan mediasi dalam perkara perdata berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Negeri Kota Bukittinggi terbagi dalam 4 bagian, yang mana dalam pelaksanaan nya terdapat beberapa hal yang belum terlaksana secara optimal. Kemudian untuk pelaksanaan mediasi dalam perkara perdata berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi menurut perspektif fiqh siyasah syar’iyyah belum sesuai dengan ketentuan atau rukun dari fiqh siyasah syar’iyyah itu sendiri. Kata Kunci: Pelaksanaan, Mediasi, Perkara Perdata, Fiqh Siyasa