PENERAPAN PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG DESA MAJU INDRAGIRI HILIR JAYA PLUS TERINTEGRASI MENURUT TINJAUAN FIQIH SIYASAH

ABSTRAK Kasih Ainaya Salsa Bela (2021) : Penerapan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Desa Maju Indragiri Hilir Jaya Plus Terintegrasi Menurut Tinjauan Fiqh Siyasah. Penelitian ini dilatar belakangi oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir mengeluarkan aturan untuk menciptakan kesejahterakan dan meningkatkan ekonomi masyarakat serta pengelolaan pembangunan. Kebijakan pemerintah kabupaten Indragiri Hilir tentang program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya Plus Terintegrasi. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Desa Maju Indragiri Hilir Jaya Plus Terintegrasi di desa Kampung Baru Kecamatan Concong. Untuk mengetahui faktor penghambat terlaksananya peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Desa Maju Indragiri Hilir Jaya Plus Terintegrasi di desa Kampung Baru Kecamatan Concong. Untuk mengetahui penerapan peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Desa Maju Indragiri Hilir Jaya Plus Terintegrasi di desa Kampung Baru Kecamatan Concong menurut Tinjauan Fiqh Siyasah Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana penerapan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 didesa Kampung Baru Kecamatan Concong?, apa saja faktor-faktor penghambat terhadap penerapan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 didesa Kampung Baru Kecamatan Concong?, dan bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap penerapan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 tentang Desa Maju Indragiri Hilir Jaya Plus Terintegrasi di desa Kampung Baru kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir?. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode lapangan (field research) penelitian dilakukan dengan mengambil data dari desa Kampung Baru Kecamatan Concong. Subjek penelitian ini adalah Pemerintah Desa Kampung Baru. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data dan informasi menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Sedangkan dalam teknik analisis data penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu semua data yang penulis kumpulkan kemudian penulis jelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat dijelaskan secara jelas. Kemudian, hasil dari penelitian mendapati bahwa masih ada pembangunan yang tertunda, selain itu peraturan ini kurang maksimal berjalan disebabkan oleh beberapa faktor, yakni komunikasi, sumber daya manusia, pengawasan, minimnya koordinasi dan anggaran yang ada di dalam internal Pemerintah Desa Kampung Baru. Dari penjelasan yang penulis kemukakan bahwa, penulis menyimpulkan bahwa Penerapan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 di desa Kampung Baru Concong masih belum berjalan dengan maksimal hal ini juga di kemukakan oleh beberapa tokoh masyarakat yang mengatakan bahwa masih ada sarana dan prasarana yang belum dibangun serta masih ada kegiatan dari program DMIJ ini yang belum berjalan dengan maksimal. Kata kunci : Penerapan, Peraturan Bupati, Desa Maju