PELAKSANAAN NIKAH SIRI DALAM TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Mengkopot Kecamatan Tasik Putri Puyu Kabupaten Kepulauan Meranti)

ABSTRAK Leni Aryana Wati (2022): Pelaksanaan Nikah Siri Dalam Tinjauan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Mengkopot Kecamatan Tasik Putri Puyu, Kabupaten Kepulauan Meranti) Perkawinan di anggap sah apabila perkawinan itu dilakukan menurut hukum yang mengaturnya. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya dan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Artinya tidak ada sutu perkawina dilakukan diluar masing-masing agama dan kepercayaannya. Maksud hukum dan kepercayaannya adalah hukum yang tidak bertentangan atau ditentukan dalam Undang-Undang ini. Dampak hukum pelaksanaan nikah siri terhadap status perkawinan mempunyai pengertian bahwa suatu dampak pelaksanaan nikah siri yang berakibat pada hukum, baik dampak positifnya maupun dampak negatifnya. Adapun maksud perkawinan siri yang dilakukan adalah untuk menghindari terjadinya suatu hubungan antara seorang pria dan wanita yang di llarang oleh hukum agama, dalam arti menghindari terjadinya hubungan pra-nikah/ perzinahan yang di haramkan oleh hukum agama Islam. Dan unntuk tujuan memberikan keabsahan bagi hubugan pria dan wanita sesuai dengan hukum agama Islam. Akan tetapi belum memenuhi syarat menurut pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, menyebutkan bahwa tia[-tiap perkawinan di ccatat menurut perundang-undannggan yang berlaku. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui tentang bagaimana pelaksannan nikah siridi Desa Mengkopot Kecamatan Tasik Putri Puyu Kabupaten Kepulauan Meranti. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pelaksanaan nikah siri di sebabkan beberapa fakktor yaitu factor ekonomi, pendidikan, dan sosial. Hal itu dilakukan karena sebagian masyarakat beranggapan bahwa pernikahan yang harus di catatkan ke pegawai sipil merupakan hal yang memperumit peaksanaan perkawinan, berbelit-belit sera menghabiskan biaya yang banyak. Adapun dampak yang muncull dari pelaksanaan nikah siri, tidak adanya pengakuan negara terhadap perkawinan yang dilakukan, sehingga anak yang diahirkan mendapat kesulitan untuk mendapatkan akta kelahiran, dan tidak mempunyai akta nikah padahal sudah menikah. Kata Kunci: Nikah Sir