PERAN PENGHULU DALAM PELAKSANAA PEMBANGUNAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA MENURUT PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH

Keberhasilan pembangunan suatu Desa tidak terlepas dari peran Penghulu serta seluruh masyarakat. Desa yang maju dapat dilihat dari sarana dan prasarana yang memadai. Penghulu dalam menjalankan tugasnya berkewajiban untuk patuh terhadap peraturan Undang-Undang Desa karena sebagai kepala pemerintahan memiliki tanggung jawab yang besar terhadap kemajuan Desanya guna menciptakan masyarakat yang sejahtera. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran penghulu dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Sungai Majo dan bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah dan Undang-Undang Desa terhadap peran penghulu dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Sungai Majo. Tujuan penelitian ini adalah Untuk menganalisis peran penghulu dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Sungai Majo dan untuk menganalisis tinjauan Fiqh Siyasah dan Undang-Undang Desa terhadap peran penghulu Sungai Majo. Jenis Penelitian ini tergolong penelitian lapangan (Field Research), yang bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menuturkan dan menguraikan data yang bersumber dari data primer melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen dan data sekunder dengan mengadakan studi pustaka (library research) berupa Al-Qur’an, Hadist, pendapat para ulama, peraturan perundang-undangan, dokumen serta buku dan karya ilmiah lainnya. Data-data yang didapat diambil sebagai rujukan untuk selanjutnya dianalisa secara sistematis untuk menunjang dalam pembahasan. Kemudian di analisis dengan cara analisis kualitatif melalui metode yang bersifat deskriptif analisis yang menghasilkan metode induktif yaitu cara berpikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa Peran penghulu dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Sungai Majo yaitu penghulu dalam melaksanakan pembangunan secara umum kurang optimal sehingga kurang amanah atau betanggung jawab terhadap tugasnya. Dilihat dari adanya beberapa pembangunan yang belum terlaksanakan. Serta kurang transparan dan kurang menggerakkan partisipasi masyarakat.Tinjauan Fiqh Siyasah dan Undang-Undang Desa yaitu Dalam tinjauan Fiqh Siyasah pemimpin yang kurang amanah dan kurang bertanggung jawab. Dalam tinjauan Undang-Undang Desa penghulu Sungai Majo kurang menerapkan asas tranparansi dan kurang mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif sehingga peran penghulu Sungai Majo dalam menjalankan tugasnya kurang sesuai dengan peraturan Undang-Undang Desa