IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KOTA PEKANBARU MENURUT PERATURAN WALIKOTA NOMOR 36 TAHUN 2016 DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

ABSTRAK Shofialina Salwa Athufyasmina (2022) : Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Pekanbaru Menurut Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2016 Dalam Perspektif Fiqh Siyasah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya fenomena kasus kekerasan terhadap anak yang ada di Kota Pekanbaru, padahal sudah banyak Undang-undang yang mengatur tentang perlindungan anak. Rumusan masalah dalam penelitian ini, bagaimanakah implementasi perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga di Kota Pekanbaru menurut Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2016, apa saja yang menjadi faktor penyebab terjadinya kasus kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak di Kota Pekanbaru, bagaimanakah tinjauan fiqh siyasah mengenai implementasi perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan di Kota Pekanbaru menurut Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2016. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang berlokasi di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris atau sosiologi hukum. Sumber data dalam penelitian ini meliputi sumber primer: DP3APM Kota Pekanbaru, LBH Yayasan Pemuda Sahabat Hukum, dan sumber sekunder: dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, skripsi, jurnal dan peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, bentuk perlindungan hukum yang diberikan DP3APM kepada korban seperti pelayanan pengaduan, pelayanan kesehatan, bantuan hukum, pemulangan, rehabilitasi, reintegrasi sosial dan medikolegal, pelayanan identifikasi, dan pelayanan psikologis. Ada banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya kasus kekerasan seksual terhadap anak seperti faktor kelalaian orangtua dalam menjaga anaknya, kurangnya pendidikan seks terhadap anak, cara berpakaian korban yang dapat memancing pelaku, lingkungan yang jauh dari keramaian, kurangnya moralitas pelaku, kurangnya pengamalan agama dalam kehidupan sehari-hari, serta ketidakpedulian masyarakat terhadap lingkungan sekitarnya. Sedangkan anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga biasanya disebabkan karena pelampiasan marah dari orangtuanya yang menyebabkan anak menjadi korban kekerasan, orangtua yang kecanduan alkohol, emosi orangtua yang berlebihan, kurangnya pengamalan agama dalam kehidupan sehari-hari, perbedaan pendapat antara anak dan orangtua dan orangtua yang mengalami frustasi atau stres . Perlindungan anak dalam Islam merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh orang tua. Dalam fiqh siyasah implementasi perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga di Kota Pekanbaru menurut Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2016 ini termasuk kedalam siyasah dusturiyah. Siyasah dusturiyah membahas mengenai upaya pemerintah dalam membuat undang-undang sehingga melahirkan kebijakan seperti aturan tentang perlindungan anak dengan tujuan mecegah kekerasan yang terjadi terhadap anak. Sehingga sesuatu yang membahayakan dan merugikan baik kepada diri sendiri maupun orang lain sebisa-bisanya harus dicegah. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kekerasan Terhadap Anak, Pelindungan Ana