PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU ILLEGAL LOGGING DI KECAMATAN KERUMUTAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN

ABSTRAK Olfi Andari, (2022): Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Illegal Logging Di Kecamatan Kerumutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, penelitian yang dilakukan dengan mengadakan identifikasi pelaksanaan hukum dan bagaimana efektivitas hukum ini berlaku di masyarakat. Populasi dalam penelitian ini yaitu Kepala Bidang Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau, Kepala Kepolisian Sektor Kecamatan Kerumutan dan Pelaku illegal logging di Kecamatan Kerumutan. Maka dalam penelitian ini peneliti mengambil sampel dengan teknik Purposive Sampling. Penelitian ini merupakan yang di analisis secara deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku illegal logging di Kecamatan Kerumutan belum berjalan secara maksimal, dikarenakan kurangnya sosialisasi oleh aparat penegak hukum dan pihak-pihak yang berkaitan dengan bidang kehutanan, keterbatasan petugas yang masih sangat kurang, keterbatasan anggaran dalam melakukan patroli pengamanan serta kurangnya dukungan dari masyarakat setempat sehingga kasus illegal logging di Kecamatan Kerumutan masih meningkat. Sedangkan faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku illegal logging di Kecamatan Kerumutan pada penelitian ini yaitu tempat pelaksana illegal logging ini jaraknya cukup jauh, adanya kerja sama oknum-oknum dengan pelaku illegal logging dan masih tinggi permintaan atau kebutuhan akan kayu sehingga penegakan hukum di Kecamatan Kerumutan belum terlaksana dengan baik tidak sesuai dengan ketentuan peraturan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Kata Kunci: Illegal Logging, Penegakan Hukum, Kecamatan Kerumutan.