PERAN PEMERINTAH DAN PARLEMEN DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG SETELAH PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ABSTRAK Judul penelitian ini adalah: “PERAN PEMERINTAH DAN PARLEMEN DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG SETELAH PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945”. Dalam membentuk undang-undang, maka Presiden selaku kepala pemerintahan berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Demikian juga halnya dengan DPR juga mempunyai hak dalam membentuk undang-undang. Melalui tulisan ini penulis ingin melihat peran masing-masing dari lembaga tersebut, yakni Presiden (pemerintah) dan DPR dalam membentuk undang-undang, karena setelah perubahan UUD ada lembaga yang lebih dominan dalam pengajuan rancangan undang-undang untuk dilakukan pembahasan di DPR. Di samping itu juga perlu dilakukan kajian mengenai hal ini, karena sebelum perubahan UUD yang berhak mengajukan rancangan undang-undang tersebut adalah pemerintah (presiden), sedangkan DPR melakukan pembahasan terhadap rancangan undang-undang tersebut. Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana peran pemerintah dan parlemen dalam pembentukan undang-undang setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, serta apakah ada hak parlemen untuk menolak rancangan undang-undang yang diajukan oleh pemerintah. Apabila dilihat dari jenisnya, penelitian ini digolongkan kepada penelitian hukum normatif, yaitu usaha untuk mengolah data yang berhubungan dengan peran pemerintah dan parlemen dalam pembentukan undang-undang setelah perubahan UUD Negara RI Tahun 1945. Hal ini dilakukan melalui pendekatan kaidah-kaidah hukum positif beserta dengan asas-asasnya. Metode deduksi dilakukan untuk menyimpulkan pengetahuan-pengetahuan konkret mengenai kaidah yang benar dan tepat untuk diterapkan dalam menyelesaikan suatu permasalahan tertentu. Sedangkan dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan atau menyajikan data yang jelas tentang peran pemerintah dan parlemen dalam pembentukan undang-undang setelah perubahan UUD Negara RI Tahun 1945, serta bisakah parlemen menolak rancangan undang-undang yang diajukan oleh pemerintah. Dari hasil penelitian dapat diktahui, bahwa pembentukan undang-undang berada pada parlemen (DPR) sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 20 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 setelah terjadinya perubahan UUD. Sedangkan pemerintah (Presiden) berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945, terjadi pergeseran hak untuk membentuk undang-undang dari pemerintah kepada parlemen. Hak membentuk undang-undang memang berada pada parlemen, tetapi pemerintah juga berhak untuk mengajukan rancangan undang-undang kepada parlemen. Namun semua rancangan undang-undangan yang diajukan, baik yang diajukan oleh pemerintah maupun parlemen dibahas bersama dan harus mendapatkan persetujuan antara DPR (parlemen) dan Presiden (pemerintah). Parlemen (DPR) dapat menolak rancangan undang-undang yang diajukan oleh pemerintah, dengan alasan setelah melakukan kajian dan pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat, bahwa undang-undang atau peraturan yang diajukan tersebut berpotensi untuk menimbulkan konflik dalam masyarakat, atau berpotensi untuk menimbulkan kritikan dan pada akhirnya apabila undang-undang tersebut diundangkan akan ditolak oleh masyarakat dan tidak maksimal untuk dilaksanakan