PELAKSANAAN TUGAS PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL WILAYAH RIAU DALAM RANGKA MELAKUKAN PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PERILAKU HAKIM BERDASARKAN PERATURAN KOMISI YUDISIAL NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN, DAN TATA KERJA PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL DI DAERAH

ABSTRAK Penelitian ini berjudul “Pelaksanaan Tugas Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau Dalam Rangka Melakukan Pemantauan Dan Pengawasan Terhadap Perilaku Hakim Berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Susunan, Dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial Di Daerah” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tugas Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau dalam rangka melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim sesuai dengan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah, serta kendala dan solusi pelaksanaan tugas Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau dalam rangka melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim sesuai dengan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis yaitu penulis secara langsung turun kelapangan untuk melakukan observasi dan wawancara mencari data yang diperlukan. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif, yaitu bermaksud untuk memberikan gambaran tentang permasalahan pokok penelitian. Lokasi penelitian ini berada di Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau. Hasil dari penelitian ini menunjukan: 1) Bahwa pelaksanaan tugas Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau dalam rangka melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim sesuai dengan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah dilakukan dalam tiga kualifikasi: a. Peradilan Umum; b. Peradilan Tata Usaha Negara; c. Peradilan Agama; Kendala serta solusi pelaksanaan tugas Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau dalam rangka melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim sesuai dengan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah, Penghubung Komisi Yudisial memiliki anggaran dan SDM yang sangat kecil. Panjangnya proses birokrasi yang ada mengenai pemantauan dan pengawasan yang akan dilaksanakan oleh Penghubung Komisi Yudisial Riau juga menjadi sebuah kendala tersendiri bagi PKY Riau. Selama pandemi Covid-19 Penghubung Komisi Yudisial Riau mengalami kevakuman melaksanakan tugasnya di bidang pemantauan dan pengawasan, disebabkan pengadilan melaksanakan persidangan secara online dan Penghubung Komisi Yudisial Riau tidak memiliki pijakan atau dasar perundang-undangan melaksanakan pemantauan dan pengawasan di bidang peradilan secara online