Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

ABSTRAK Hairul Abidin :Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Pembiayaan pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan, oleh karena itu Pajak merupakan salah satu instrumen penting dari pendapatan yang diterima oleh negara dengan hal ini maka pemerintah berkewajiban mengelola dan menjaga segala sesuatu yang berkaitan dengan hajat hidup warga negara Indonesia. Pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir belum berjalan dengan baik, bahwa pada umumnya masih banyak masyarakat yang belum membayar Pajak Bumi dan Bangunan dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mambayar Pajak Bumi dan Bangunan. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkantoran berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, serta untuk mengetahui faktor penghambat Pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian lapangan yang menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yakni melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah random samping. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan secara induktif. Pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tidak terlaksana dengan baik. Adapaun faktor penghambatnya adalah (i) kurangnya kesadaran wajib pajak (ii) rendahnya pengelolaan dan pengawasan penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perotaan; (iii) regulasi