PELAKSANAAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI WILAYAH KERJA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR REGIONAL XII PEKANBARU TAHUN 2020 BERDASARKAN PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL

ABSTRAK Chairuni Laila Salwa, (2021) Pelaksanaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil Di Wilayah Kerja Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional XII Pekanbaru Tahun 2020 Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil. Pelaksanaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional XII Pekanbaru merupakan sarana penting dalam pelaksanaan manajemen Pegawai Negeri Sipil. Pelaksanaan mutasi PNS ini tidak sesuai dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil. Terdapat pengusulan mutasi oleh instansi asal maupun instansi penerima namun, tidak melihat pada analisis jabatan dan analisis beban kerja serta kebutuhan PNS pada setiap instansi. Berdasarkan pemaparan diatas, penulis merumuskan 2 rumusan masalah yaitu bagaimana pelaksanaan mutasi PNS dan apa faktor penghambat pelaksanaan mutasi di wilayah kerja Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional XII Pekanbaru Tahun 2020. Jenis Penelitian ini penelitian hukum sosiologis, yaitu menggunakan pendekatan dengan melihat kenyataan hukum di masyarakat. Sifat penelitian ini deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan secara tepat sifat individu, keadaan gejala kelompok tertentu untuk menemukan penyebaran suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat. Hasil penelitian yang didapatkan bahwa pelaksanaan mutasi PNS di BKN Kanreg XII Pekanbaru belum berjalan dengan baik dikarenakan PNS dan instansi usul tidak mengikuti prosedur dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Namun, ini bukan disebabkan oleh kinerja BKN Kanreg XII Pekanbaru yang tidak baik, akan tetapi dikarenakan oleh instansi usul atau PNS yang mengusulkan mutasi tidak sesuai dengan Peraturan yang telah ditetapkan tersebut. Baik dari instansi asal maupun instansi penerima tidak melihat kepada kualifikasi pendidikan yang bersangkutan tidak sesuai dengan Kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan, Kualifikasi Pendidikan dan Jabatan tidak sesuai, dan kebanyakan belum 2 tahun dari mutasi sebelumnya. Sehingga, PNS yang akan melakukan mutasi dapat mengalami penolakan terhadap mutasi tersebut