PELAKSANAAN GADAI DI JORONG GANDO KENAGARIAN PIOBANG KABUPATEN 50 KOTA SUMATERA BARAT DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH

ABSTRAK Salsabila Wacyta (2021) Pelaksanaan Gadai Di Jorong Gando Kenagarian Piobang Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat dalam Perspektif Fiqh Muamalah Praktek gadai sejak dahulu telah dilakukan oleh masyarakat Jorong Gando Kenagarian Piobang Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat. Rahin menggadaikan sawahnya kepada Murtahin yang mau meminjamkan uang. Kemudian ladang berpindah tangan kepada Murtahin atau kreditur. Selama berada di tangan kreditur, hak untuk mengolah, menanam, dan memanen sawah berada di tangan Murtahin dan tidak ada batas waktu pengembalian pinjaman. Hal ini tentu merugikan salah satu pihak, khususnya Rahin, karena sawah yang dijadikan jaminan dimanfaatkan sepenuhnya oleh para murtahin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, bagaimana pelaksanaan gadai pada masyarakat Jorong Gando dan tinjauan fiqh muamalah terhadap pemanfaatan barang gadai pada masyarakat Jorong Gando. Metode yang ditempuh dalam penelitian ini dengan menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dan pendekatan kualitatif, melalui pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi, yang menjadi populasi dari penelitian ini yaitu 16 orang dan sampel adalah keseluruhan dari populasi (total sampling), teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif, dan sumber data dari penelitian ini ada dua agar menjadi bukti valid dalam sebuah karya tulis yaitu sumber data primer (hasil wawancara dilapangan) dan sumber data sekunder (buku fiqh muamalah dan literatur lainnya). Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan gadai di Jorong Gando selama masa gadai pihak murtahin memanfaatkan sepenuhnya barang gadaian tanpa mengurangi pokok pinjaman dan kedua belah pihak tidak menetapkan waktu pengembalian. Menurut Fuqaha, Hanafiah berpendapat “siapa yang berhak menggunakan barang yang digadaikan yaitu yang menggadaikan karena berada dalam kekuasaan si penerima gadai”, sedangkan menurut Imam Syafi’i dan Imam Malik “yang berhak adalah si penggadai”, dan Ahmad bin Hanbal (hanbali) hampir sama dengan pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i, namun harus ditinjau kembali apakah barang yang digadaikan itu barang atau binatang dan harus dibedakan binatang yang diperah dan ditunggangi. Ditinjau dari fiqh muamalah diperoleh kesimpulan jika dikaji dari rukun gadai maka pelaksanaan gadai telah sesuai dengan aturan gadai dalam fiqh muamalah, namun jika dilihat dari segi syarat gadai maka pelaksanaan gadai yang dilakukan terdapat beberapa aspek yang tidak sesuai dengan aturan syarat gadai, hak dan kewajiban murtahin dan rahin dalam fiqh muamalah. Ketidaksesuaian ini menyebabkan rusaknya akad gadai dalam hukum islam. Jika dari segi pemanfaatan barang gadai berupa sawah yang dilakukan oleh murtahin, maka pelaksanaan gadai di Jorong Gando Kenagarian Piobang tidak sah dikarenakan pemanfaatan barang gadai tersebut terjadi atas adanya utang pinjam, sehingga hasil dari pemanfaatan sawah tersebut mengandung unsur riba. Kata Kunci : Gadai Sawah, Jorong Gando, Fiqh Muamala