ANALISIS FUNGSI BADAN PERMUSYARAWATAN DESA (BPD) DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA TANJUNG ALAI KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tanjung Alai Kecamatan XIII Koto Kampar. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui tindakan dan kebijakan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tanjung Alai Kecamatan XIII Koto Kampar dan Untuk mengetahui analisis terhadap peranan Badan Permusarawatan Desa dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tanjung Alai Kecamatan XIII Koto Kampar. Jenis penelitian yang digunakan adalah diskriptif kualitatif, penelitian yang menggambarkan suatu keadaan atau penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau hubungan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Data yang diperoleh dari penelitian ini dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik pengolahan data yang peneliti gunakan adalah teknik purposive sampling. Penelitian ini menggunakan teori Gunawan 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagai acuan penelitian. Adapun hasil penelitian dilapangan dan kemudian di analisa dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan pembangunan oleh BPD Desa Tanjung Alai dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, keamanan dan ketertiban. Kedua, Enterpreneur. Ketiga, Development Agent. Peranan BPD dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tanjung Alai dapat dikelompokkan sebagai berikut. Pertama, membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa. Kedua, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Ketiga. melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Adapun faktor pendorong dari pembangunan desa oleh BPD adalah dengan terbukanya BPD Desa Tanjung Alai dalam menerima setiap aspirasi masyarakat, melimpahnya kekayaan alam dan potensi perekonomian, melibatkan pihak terkait, memahami keadaan dan kondisi dengan program yang dilaksanakanan dan harmonisnya hubungan antara BPD dengan pemerintah desa. Sedangkan faktor penghambatnya adalah pemanfaatan lahan dan kemampuan keuangan, melibatkan orang yang tidak ahli dalam menyikapi permasalahan di lapangan dan administrasi, munculnya pungli dan oknum yang tidak bertanggung jawab merusak fasilitas dan program-program yang telah terlaksana