Kebijakan Pemerintah Dalam Pemekaran Wilayah Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Perda No.10 Tahun 2019 Dalam Tinjauan Fiqih Siyasah

ABSTRAK Rifan Nurfala (2022) Kebijakan Pemerintah Dalam Pemekaran Wilayah Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Perda No.10 Tahun 2019 Dalam Tinjauan Fiqih Siyasah Salah satu cara untuk mewujudkan kesejahteraan yaitu melalui pemberian pelayanan yang baik kepada masyarakat. Prinsip otonomi tersebut memberikan kesempatan kepada daerah Kabupaten/Kota khususnya kota Pekanbaru untuk membuat kebijakan berupa pemekaran kecamatan. Hal ini diperkuat oleh Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Kecamatan di kota Pekanbaru. Peraturan Daerah (Perda) terkait pemekaran kecamatan di Kota Pekanbaru sudah disahkan DPRD Pekanbaru sejak 1 September 2019 lalu. Namun, sampai kini pemekaran belum dilakukan. Dari batasan masalah di atas maka penulis merumuskan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut: 1. Bagaimana kebijakan Pemerintah kecamatan tampan dalam Pemekaran daerah? 2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam pemekaran wilayah di kota Pekanbaru berdasarkan Perda No.10 tahun 2019? 3. Bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah terhadap kebijakan pemerintah dalam upaya pemekaran daerah?. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian ini berada di kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, yang menitik beratkan kepada kebijakan pemerintah kecamatan Tampan di kota Pekanbaru. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Pihak pemerintah daerah sudah berupaya memfasilitasi dari pemekaran kecamatan yang akan dimekarkan, seperti pemberian tempat baru dan pembagian inventaris dan juga pegawai yang baru untuk penempatan pada kecamatan yang dimekarkan. Hasil penelitian menunjukkan, bahwasanya faktor pendukung dan penghambat dari pemekaran kecamatan ini adalah, pendukung yakni, adanya saling koordinasi antara pemerintah daerah, persiapan yang telah dilakukan setahun lebih dan juga peraturan untuk melandasi pemekaran kecamatan ini. Adapun faktor penghambatnya adalah kurang sosialisasi kepada masyarakat, kurang nya evaluasi oleh pemeerintah daerah dan juga fasilitas yang kurang mendukung. Pembahasan dari pemekaran kecamatan dari kaidah fiqh siyasah mengalami kekurangan karena belum berjalannya secara baik, masih adanya beberapa hambatan yang cukup serius. Kata Kunci : Kebijakan, Pemerintah, Pemekaran Wilayah dan Fiqh Siyasa