PERIZINAN PENGGUNAAN JALAN SELAIN UNTUK KEPENTINGAN LALU LINTAS OLEH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR BERDASARKAN PERATURAN BUPATI KAMPAR NOMOR 68 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

ABSTRAK Rapida Lisman, (2021): Perizinan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kepentingan Lalu Lintas Oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Penelitian ini dilatar belakangi oleh perizinan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terhadap perizinan penggunaan jalan selain untuk lalu lintas, adapun perizinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas adalah dijadikannya sebagai tempat parkiran mobil pegawai atau pribadi seperti di jalan A. Rahman Saleh yang terdapat di Kecamatan Bangkinang Kota, sesuai Peraturan Bupati Kampar Nomor 68 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang terdapat dalam Pasal 23 berbunyi “Pelayanan perizinan dan non perizinan”. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana Perizinan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kepentingan Lalu Lintas Oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 68 tahun 2019 Kabupaten Kampar Tentang Penyelenggaraan Pelayanan terpadu Satu Pintu dan faktor penghambat Perizinan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kepentingan Lalu Lintas. Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis yaitu penulis secara langsung turun kelapangan untuk melakukan observasi dan wawancara mencari data yang diperlukan. Sifat dari penelitian ini deskriptif, yaitu bermaksud untuk memberikan gambaran tentang permasalahan pokok penelitian. Teknik pengambilan sampel di penelitian ini adalah total sampling. Sampel dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar, Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan, dan Kepala Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perizinan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kepentingan Lalu Lintas Oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Beradasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu belum terlaksana dengan baik, dapat dibuktikan dengan izin yang tidak ada maka pengendalian dialihkan Dinas Perhubungan. Adapun Faktor Penghambat Perizinan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kepentingan Lalu Lintas yang cukup serius yaitu kurangnya komunikasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang perizinan. Kata kunci: Peizinan, Dinas Penanaman Modal Dan Terpadu Satu pintu, Penggunaan Jalan