LARANGAN BEKERJA BAGI ISTRI SEBAGAI TINDAKAN PENELANTARAN RUMAH TANGGA (ANALISIS TERHADAP PASAL 9 AYAT 2 NO 23 TAHUN 2004 TENTANG PKDRT DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM)

dilatar belakangi oleh pasal 9 Ayat 2 No 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT yang berbunyi “Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.” Dalam ayat 2 dinyatakan bahwa membatasi atau melarang bekerja bagi pasangan suami istri merupakan tindakan penelantaran dalam rumah tangga. Padahal pada dasarnya tidak ada larangan bagi istri untuk bekerja selama ia memenuhi beberapa persyaratan yang diatur dalam hukum Islam. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaiman bentuk penelantaran dalam rumah tangga menurut pasal 9 ayat 2 No 23 tahun 2004 tentang PKDRT? (2) Apakah semua bentuk larangan bekerja termasuk tindakan penelantaran dalam rumah tangga ? (3) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap larangan bekerja dalam pasal 9 ayat 2 No 23 tahun 2004 tentang PKDRT.? Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research) dengan mengambil sumber data primer dari UU PKDRT, dan bahan sekundernya adalah buku-buku penjelasan UU PKDRT, dan literatur lain yang berkenaan dengan pembahasan pada masalah yang diteliti dalam skripsi ini. Sedangkan teknik analisis data menggunakan content analysis. Yaitu dengan mengambil isi dari sumber primer, menganalisi buku atau litarature yang berhubungan dengan penelitian baik secara teori, konsep maupun keterangan yang berhubungan langsung dengan masalah penelitian. Kemudian disusun secara rasional untuk mengurai masalah penelitian hingga mendapat kesimpulan. Adapun hasil penelitian ini adalah bahwa pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT telah membagi dua bentuk penelantaran dalam rumah tangga terhadap istri, yaitu tidak menafkahi dan membuat ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. Penelantaran dalam rumah tangga tidak hanya terjadi ketika masih sah menjadi suami dan istri, tetapi penelantaran juga dapat terjadi saat kondisi sudah bercerai. Tidak semua bentuk larangan bekerja bagi isteri termasuk dalam tindak penelantaran dalam rumah tangga. Larangan bekerja bagi isteri yang termasuk dalam tindak penelantaran dalam rumah tangga yaitu isteri dilarang bekerja sementara isteri tersebut tidak diberi nafkah dan ditelantarkan yang menjadikan korban tergantung atau tidak berdaya secara ekonomi atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. Tinjauan hukum Islam terhadap Pasal 9 ayat 2 No 23 tahun 2004 tentang PKDRT yaitu Islam melarang segala bentuk tindakan kekerasan dalam keluarga, baik itu kekerasan fisik ataupun penelantaran rumah tangga. Maka tindakan suami yang melarang isterinya bekerja secara garis besar dapat dibagi dua,: Pertama, suami melarang isteri bekerja namun suami menelantarkannya. Maka tindakan ini sangat bertentangan dengan hukum Islam.. Kedua, apabila suami melarang isteri bekerja dengan alasan yang baik dan mereka saling sepakat, kemudian suaminya memenuhi semua kebutuhan isterinya atau juga memenuhi hak-haknya, maka hal ini sah-sah saja, tidak termasuk dalam kategori penelantaran rumah tangga, secara perundang-undangan tidak melanggar dan secara hukum Islam tidak bertentanga