PEMENUHAN HAK AKSESIBILITAS TERHADAP WILAYAH PEMUKIMAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2020 DI KABUPATEN BENGKALIS

ABSTRAK Ahmad Fathoni Kurniawan (2021) : Pemenuhan Hak Aksesbilitas Terhadap Wilayah Pemukiman Bagi Penyandang Disabilitas Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 Di Kabupaten Bengkalis Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2020 tentang aksebilitas terhadap Pemukiman, pelayanan publik, dan perlindungan dari bencana bagi penyandang disabilitas menjelaskan bahwa aksebilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan. Tujuan utama aksebilitas pemukiman adalah menciptakan pemukiman yang inklusif dalam menyediakan aksebilitas dan memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk tinggal bersama dengan masyarakat lainnya. Pemahaman negatif tentang disabilitas dan penyandang disabilitas antara lain berakar dari pola pikir masyaratakat yang didominasi oleh konsep normalitas. Sejarah telah memperlihatkan bahwa orang-orang yang penampilan atau tubuhnya kelihatan atau dipandang sebagai „berbeda‟ dari yang dianggap oleh masyarakat sebagai normatif, sebagai normalitas, akan dianggap sebagai yang tidak diinginkan/not desirable dan tidak dapat diterima/not accaeptable sebagai bagian dari komunitas. Pelabelan negatif sebagai „berbeda dari yang diterima sebagai normalitas‟ adalah suatu proses stigmatisasi. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum (Yuridis Sosiologis) dengan melakukan survei langsung kelapangan. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh secara langsung dilapangan sebagai objek penulisan dan yang didapatkan dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwasanya permukiman khusus untuk penyandang disabilitas belum terealisasi, dimana ketika penulis melakukan wawancara dan penulis dapatkan bahwa belum adanya perintah terkait pembangunan permukiman khusus penyandang disabilitas, mengingat peraturan tersebut baru satu tahun belakangan ini dikeluarkan. Sedangkan faktor penghambat yang terjadi ialah lemahnya aturan terkait penegakan hukum, yang mana aturan-aturan mengenai hak-hak apa saja yang akan diterima oleh penyandang disabilitas tidak dijabarkan secara khusus, lalu tidak adanya sosialisasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terkait permukiman yag akan diberikan oleh negara kepada masyarakat penyandang disabilitas, dan tidak adanya tempat atau komunitas khusus untuk pengaduan disabilitas