PELAKSANAAN PEMBERIAN ASIMILASI DAN HAK INTEGRASI BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BAGANSIAPIAPI PADA KASUS PENCURIAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 24 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 32 TAHUN 2020

ABSTRAK Nurjannah (2021) : ”Pelaksanaan Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bagansiapiapi Pada Kasus Pencurian Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020”. Penulisan skripsi ini di latar belakangi oleh diaturnya peraturan tentang pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19. Menteri Hukum dan HAM membuat kebijakan membebaskan para narapidana dengan alasan untuk mencegah covid-19 menyebar kedalam Lapas. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana kasus pencurian di Lapas Kelas IIA Bagansiapiapi, apa faktor penghambat pelaksanaan pemberian asimilasi dan hak integrasi di Lapas Kelas IIA Bagansiapiapi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pemberian asimilasi dan/atau hak integrasi bagi narapidana kasus pencurian di Lapas kelas IIA Bagansiapiapi dan faktor penghambat pelaksanaan pemberian asimilasi dan hak integrasi tersebut. Penelitian yang digunakan adalah sosiologis empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di lapangan, sumber yang dipakai berupa sumber data primer yaitu wawancara langsung, sumber data sekunder yaitu buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, sumber data tersier yaitu kamus, pembahasan dan analisis menggunakan metode analisis isi (content analysis). Hasil penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan pemberian asimilasi dan/atau hak integrasi di Lapas Kelas IIA Bagansiapiapi berjalan dengan baik dan lancar dengan jumlah narapidana kasus pencurian yang telah mendapatkan asimilasi sebanyak 171 orang dari total 347 narapidana pencurian yang mendekam di Lapas kelas IIA Bagansiapiapi. terdapat pengecualian terhadap Narapidana pencurian yang berhak mendapatkan asimilasi yaitu narapidana pada kasus pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam pasal 365 KUHP. Dari total narapidana yang mendapatkan asimilasi, sebanyak 8 orang yang kembali tertangkap, 3 diantaranya merupakan narapidana pencurian. Faktor penghambat dari pelaksanaan asimilasi dan hak integrasi di Lapas Kelas IIA Bagansiapiapi yaitu terdapat beberapa narapidana yang tidak ada penjamin sebagaimana di persyaratkan bahwa narapidana yang mendapatkan asimilasi dan integrasi harus ada penjamin yang bertanggung jawab mengawasi narapidana pada saat bebas. Faktor Lingkungan Masyarakat yang kurang ikut serta dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap narapidaan dalam masyarakat serta kelebihan kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bagansiapiapi yang dapat mengakibatkan pembinaan kurang optimal. Kata Kunci : Asimilasi, Narapidana Pencuria