Otoritas Jasa Keuangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 merupakan suatu lembaga baru yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang dalam hal pengaturan dan pengawasan dalam kegiatan jasa keuangan yang salah satunya adalah Pasar Modal. Namun, dalam proses kepailitan Perusahaan Efek yang merupakan bagian dari jasa keuangan Pasar Modal tersebut belum diatur secara tegas di dalam undang-undang tersebut. Permasalahan yang ingin dibahas dalam penelitian ini adalah dasar hukum pengajuan pailit kepada perusahaan efek oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan bentuk dari konsep Wewenang Pengaturan ataukah konsep Wewenang Pengawasan dalam hal fungsi, tugas dan wewenang OJK pada Proses Kepailitan Perusahaan Efek. Penelitian ini merupakan p...
Applicability of Act No. 21 of 2011 on the Financial Services Authority makes a shift in applying th...
The establishment of OJK is to organize an overall supervisory and regulatory system, especially in ...
ABSTRACTThe purpose of this study is to find out about the supervision of financial services authori...
Otoritas Jasa Keuangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 merupakan suatu lembaga b...
Before the establishment of Otoritas Jasa Keuangan (OJK), banks are regulated and supervised by Bank...
Pemberlakuan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UUOJK), membawa harapan...
Abstract Under the provisions of Article 22 paragraph (1) of the Financial Services A...
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum konsumen perbankan oleh Otoritas Jasa...
This research aims to know the legal issues contained in the Act Number 21 of 2011 on the Financial ...
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum konsumen perbankan oleh Otoritas Jasa...
INDONESIA: Selama ini pengawasan dalam industri keuangan di Indonesia dipegang oleh dua instansi ...
Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan disebutkan tujuan O...
Applicability of Act No. 21 of 2011 on the Financial Services Authority makes a shift in applying th...
Applicability of Act No. 21 of 2011 on the Financial Services Authority makes a shift in applying th...
Applicability of Act No. 21 of 2011 on the Financial Services Authority makes a shift in applying th...
Applicability of Act No. 21 of 2011 on the Financial Services Authority makes a shift in applying th...
The establishment of OJK is to organize an overall supervisory and regulatory system, especially in ...
ABSTRACTThe purpose of this study is to find out about the supervision of financial services authori...
Otoritas Jasa Keuangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 merupakan suatu lembaga b...
Before the establishment of Otoritas Jasa Keuangan (OJK), banks are regulated and supervised by Bank...
Pemberlakuan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UUOJK), membawa harapan...
Abstract Under the provisions of Article 22 paragraph (1) of the Financial Services A...
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum konsumen perbankan oleh Otoritas Jasa...
This research aims to know the legal issues contained in the Act Number 21 of 2011 on the Financial ...
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum konsumen perbankan oleh Otoritas Jasa...
INDONESIA: Selama ini pengawasan dalam industri keuangan di Indonesia dipegang oleh dua instansi ...
Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan disebutkan tujuan O...
Applicability of Act No. 21 of 2011 on the Financial Services Authority makes a shift in applying th...
Applicability of Act No. 21 of 2011 on the Financial Services Authority makes a shift in applying th...
Applicability of Act No. 21 of 2011 on the Financial Services Authority makes a shift in applying th...
Applicability of Act No. 21 of 2011 on the Financial Services Authority makes a shift in applying th...
The establishment of OJK is to organize an overall supervisory and regulatory system, especially in ...
ABSTRACTThe purpose of this study is to find out about the supervision of financial services authori...