Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Dalam Perspektif Kebijakan PublikPemberdayaan, dewasa ini telah menjadi program nasionalmelalui PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat), sehinggatidak satupun SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) yang tidakmemiliki program/kegiatan pemberdayaan masyarakat. Bahkan, diseluruh provinsi, dan kabupaten/kota, perlu dibentuk instansi khususyang bernama Badan/Kantor Pemberdayaan Masyarakat.Demikian juga di dalam struktur pemerintah desa/ kelurahan,juga dibentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan(LPMD/ LPMK). Tidak cukup di situ, di kalangan dunia-usaha, baikBUMN/Swasta, juga ada kewajiban melakukan pemberdayaanmasyarakat melalui program tanggungjawab sosial dan lingkungandalam bentuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PK-BL) diBUMN, maupun CSR (Corporate Social Responsibility) di kalangan Swasta.Tetapi, kenyataan menunjukkan bahwa praktik pelaksanaanpemberdayaan masyarakat seringkali jauh meleset dari konsepnya.Pemberdayaan menjadi lebih "memperdayai"; upaya pengembangankemandirian masyarakat justru lebihmelestarikanketergantungan masyarakat kepada beragam bentuk bantuan, pinjamanlunak, modal bergulir, dll. Lebih ironisnya, program/kegiatanpemberdayaan masyarakat tidak sedikit yang dijadikan ladangmanipulasi dan korupsi.derBuku ini diterbitkan dengan harapan dapat dijadikan acuan bagisemua pihak, baik aparat birokrasi, politisi, akademisi, praktisi/fasilitatormaupun pemerhati/ pengamat kegiatan pemberdayaan masyarakatdalam kaitannya mendukung kebijakan pemerintah dalam perspektifkebijakan publik.x, 342 hlm,; 24 c