Tinjauan yuridis terhadap vonis hakim pada perkara pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak (studi putusan nomor 9/pid.sus-anak/2018/pn.kds)

Skripsi yang berjudul, “Tinjauan Yuridis Terhadap Vonis Hakim pada Perkara Pencurian Dengan Kekerasan yang Dilakukan Oleh Anak”, dilatar belakangi atas putusan Hakim Pengadilan Negeri Kudus Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Kds terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak yaitu dengan hukuman pidana penjara.Mengingat anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dilindungi dan dijaga dengan harapan Anak dapat tumbuh kembang sesuai dengan usia dan perkembangan jiwanya sebagaimana dalamketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Penelitian ini secara umum bertujuan untuk menjawab permasalahan apakah putusan hakim tersebut sudah sesuai dengan ketentuan UU SPPAdan apa yang menjadi pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Kudus dalam menjatuhkan pidana penjara dalam Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Kds. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif dan menggunakan metode analisa data kualitatif dengan bentuk spesifikasi deskriptif analisis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan berupadata yang mencakup peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian. Dari hasil penelitian dapat ditunjukkan bahwa pertama, berdasarkan Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Kds sesuai dengan UU SPPA. Akan tetapi masih adanya penerapan terhadap pasal yang kurang tepat khususnya terhadap Pasal 71 karena di dalam putusan tersebut menjatuhkan pidana terhadap anak Rosi Yulianto bin Triyono berupa pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama berada di dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 81 Ayat (5) UU SPPA. Penerapan pidana pembinaan di luar lembaga sebagaimana dalam Pasal 71 Ayat (1) huruf b angka 1 Jo. Pasal 74 UU SPPA, lebih relevan diterapkan dalam putusan tersebut dikarenakan hak-hak anak harus tetap dilindungi oleh hukum yaitu hak memperoleh pendidikan dan pembinaan oleh lembaga yang ditentukan hakim dalam putusannya. Kedua, Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam putusan Nomor 9/Pid.sus-Anak/2018/PN.Kds yaitu dengan memperhatikan saran dari pembimbing kemasyarakatan berdasarkan hasil penelitian di Balai Pemasyarakatan (BAPAS); melihat kesalahan pembuat pidana; motif dan tujuan tindak pidana; cara melakukan tindak pidana; sikap batin pembuat tindak pidana; riwayat hidup dan keadaan sosial pembuat tindak pidana; sikap dan tindakan pembuat setelah melakukan tindak pidana; pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana; pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan; pertanggungjawaban pelaku tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban; apakah tindak pidanaitu dilakukan dengan berencana atau tidak. Selain itu, Hakim mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi terdakwa