Kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana prostitusi di indonesia

Skripsi yang berjudul “KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENGANGGULANGI TINDAK PIDANA PROSTITUSI DI INDONESIA”. Secara umum bertujuan untuk mengetahui kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana prostitusi di Indonesia. Dan untuk mengetahui ada atau tidaknya peluang bagi PSK dan pengguna jasa prostitusi untuk dijatuhi sanksi pidana. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Dalam hal teknik pengumpulan data, penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Setelah data diperoleh, maka disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif, sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan yang dibahas dan selanjutnya disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah. Kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana prostitusi di Indonesia telah diatur di dalam Pasal 296 dan 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun apabila ada kriteriaa-kriteria tertentu terkait dengan tindak pidana prostitusi masih dapat dijerat dengan Undang-Undang di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Peluang bagi pekerja seks komersial (PSK) dan pengguna jasa atau klien prostitusi untuk dijatuhi sanksi pidana tertuang dalam perundang-undangan. PSK yang menjajakan diri secara langsung atau konvensional dapat dijerat dengan Pasal 55 ayat 1 angka (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pengguna jasa yang menggunakan jasa PSK melalui media sosial atau online dapat dijerat dengan Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana