Penegakan menurut Kamus Besar Bahasa Indnonesia (KBBI) berarti Proses, cara, dan atau perbuatan menegakan. Jadi makna penegakan adalah proses memastikan kepatuhan terhadap hukum, peraturan, atau aturan, standar dan sebuah norma - norma sosial. Penegakan yang dimaksud dalam hal ini adalah penegakan hukum yang berkaitan dengan Peratutan Desa. Penegakan hukum adalah proses pemungsian norma - norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau hubungan - hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Peraturan Desa adalah peraturan perundang - undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawatan Desa (BPD). Peraturan Desa Nomor : 07 Tahun 2020 yang dibuat oleh Pemerinta...
Penegakan hukum adalah sistem yang di dalamnya terdapat anggota pemerintah yang bertindak secara ter...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan pejabat kepala daerah dalam melaksanakan tugas d...
Perseroan Perorangan sebagai badan hukum ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomo...
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui warga masyarakat Dukuh Jongso Desa Wotan Kecamatan Suk...
Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan un...
Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan membahas tentang Penegakan Sanksi Bagi Pegawai Negeri Si...
Kepala Desa dibantu oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bertugas menetapkan Anggaran Pendapatan da...
Penelitian ini bertujuan untuk meninjau dan mengetahui dasar hukum pemindahan Ibukota Negara serta p...
Kata Kunci : Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup Pencemaran lingkungan merupakan suatu tindak pidan...
Kampanye pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara normatif...
Kabupaten Batang merupakan daerah otonom dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki kewe...
Skripsi dengan judul Penyelesaian Sengketa Perebutan Tanah Balai Desa Antara Pemerintah Desa dengan ...
Manusia dalam melaksanakan aktifitasnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak selamanya t...
Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan kei...
Tindak pidana pemalsuan BPKB merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok...
Penegakan hukum adalah sistem yang di dalamnya terdapat anggota pemerintah yang bertindak secara ter...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan pejabat kepala daerah dalam melaksanakan tugas d...
Perseroan Perorangan sebagai badan hukum ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomo...
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui warga masyarakat Dukuh Jongso Desa Wotan Kecamatan Suk...
Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan un...
Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan membahas tentang Penegakan Sanksi Bagi Pegawai Negeri Si...
Kepala Desa dibantu oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bertugas menetapkan Anggaran Pendapatan da...
Penelitian ini bertujuan untuk meninjau dan mengetahui dasar hukum pemindahan Ibukota Negara serta p...
Kata Kunci : Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup Pencemaran lingkungan merupakan suatu tindak pidan...
Kampanye pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara normatif...
Kabupaten Batang merupakan daerah otonom dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki kewe...
Skripsi dengan judul Penyelesaian Sengketa Perebutan Tanah Balai Desa Antara Pemerintah Desa dengan ...
Manusia dalam melaksanakan aktifitasnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak selamanya t...
Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan kei...
Tindak pidana pemalsuan BPKB merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok...
Penegakan hukum adalah sistem yang di dalamnya terdapat anggota pemerintah yang bertindak secara ter...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan pejabat kepala daerah dalam melaksanakan tugas d...
Perseroan Perorangan sebagai badan hukum ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomo...