Analisis yuridis penyelesaian sengketa kepemilikan sertifikat hak milik terhadap tuntutan penguasaan paksa atas tanah dan bangunan (studi putusan nomor: 43/pdt.g/2017/pn.jpa)

Skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Sertifikat Hak Milik Terhadap Tuntutan Penguasaan Paksa Atas Tanah dan Bangungan (Studi Putusan Nomor: 43?Pdt./G/2017?PN.Jpa)”. Masalah yang diteliti dalam skripsi ini terdiri dari dua sub yakni (1). Mengapa peralihan hak milik atas tanah melalui jual beli menimbulkan sengketa kepemilikan sertifikat hak milik atas tanah dan bangunan (2). Mengapa hakim tidak mengabulkan tuntitan terhadap penguasaan paksa dalam gugatan kepemilikan sertifikat hak milik atas tanah dan bangunan. Untuk menyelesaikan dua sub masalah tersebut, maka digunakan metode pengumpulan data dengan library research atau studi kepustakaan dengan cara membaca, mencatat dan menganalisa sesuai dengan ketentuan ketentuan peraturan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang syarat syahnya perjanjian dan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perbuatan melawan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya sengketa tanah melalui transaksi jual beli tanah dan untuk mengetahui pertimbangan hukum terhadap penguasaan paksa atas tanah dan bangunan terhadap para pihak yang bersengketa. Hasil penelitian menunjukan bahwa yang pertama peralihan hak milik atas tanah melalui jual beli menimbulkan sengketa kepemilikan sertifikat hak milik atas tanah dan bangunan terjadi karena transaksi jual beli tanah yang dilakukan oleh kedua belah pihak tidak sesuai dengan syarat objektif dalam syarat syahnya perjanjian Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang kedua Hakim tidak mengabulkan tuntutan terhadap penguasaan paksa dalam gugatan kepemilikan sertifikat hak milik atas tanah dan bangunan, hal tersebut dikarenakan dalam isi putusan tentang pertimbangan hukum, penggugat tidak dapat membuktikan kerugian secara materiil, seharusnya yang menjadi tolak ukur pertimbangan hukumnya adalah perbuatan tergugat dengan sengaja menguasai secara paksa selama kurun waktu satu tahun, dan melakukan pembongkaran terhadap bangunan objek sengketa dalam ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata termasuk dalam perbuatan melawan hukum