Perlindungan hukum terhadap kreditor dalam pemberian kredit umum pedesaan (kupedes) pada bank rakyat indonesia (bri) unit gembong kabupaten pati apabila terjadi kredit macet

Skripsi ini berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR DALAM PEMBERIAN KREDIT UMUM PEDESAAN (KUPEDES) PADA BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) UNIT GEMBONG KABUPATEN PATI APABILA TERJADI KREDIT MACET” bertujuan untuk mengetahui apakah prosedur pelaksanaan pemberian kredit telah dilaksanakan oleh bank BRI unit gembong, dan bagaimanakah perlindungan hukum terhadap kreditor dalam pemberian Kupedes apabila terjadi kredit macet. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Dalam hal tehnik pengumpulan data, penulis menggunakan data primer, data sekunder. Setelah data diperoleh, maka disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif, sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan yang dibahas dan selanjutnya disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah. Dari hasil penelitian maka Pelaksanaan Prosedur Pemberian KUPEDES Oleh Bank BRI Unit Gembong Kabupaten PatiProsedur pemberian Kupedes dimulai dari pendaftaran yang dilakukan di BRI Unit dengan mengisi SKPP, apabila permohonan KUPEDES lolos maka Mantri akan melakukan pemeriksaan atau survei lapangan dengan menganut faktor 5C.Dari hasil penelitian tentunya ada beberapa prosedur yang belum dilaksanakan dengan baik yaitu, tidak adanya pemberitahuan tertulis apabila permohonan Kupedes ditolak, hasil analisis yang hanya dilakukan oleh Mantri saja, Jangka waktu pemberian Kupedes sampai dengan putusan lebih dari lima hari. Perlindungan hukum terhadap Kreditor dalam pemberian KUPEDES pada Bank BRI Unit Gembong Kabupaten Pati apabila terjadi kredit macet adalah Dalam perjanjian tercantum di dalam Pasal 1313 KUHPerdata, kemudian sebagai jaminan umum dapat dilihat pada KUHPerdata Pasal 1131 dan Pasal 1132, dalam hal ini ada Hak Preferen atau hak yang diitimewakan yang tercantum dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, dan Pasal 29 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam hal ini maka dapat dilakukan penegakan hukum melalui dua cara yaitu litigasi dan non litigasi