Penerapan beban pembuktian terbalik sebagai alternatif pemberantasan tindak pidana korupsi menuju indonesia bebas korupsi

Penelitian ini dengan Penerapan Beban Pembuktian Terbalik Sebagai Alternatif Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menuju Indonesia Bebas Korupsi. Tindak pidana korupsi merupakan masalah besar, karena dapat membahayakan stabilitas keamanan negara dan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial, ekonomi masyarakat, politik dan bahkan merusak nilai-nilai demokrasi dan moral karena semakin lama menjadi budaya dan ancaman terhadap cita-cita keinginan masyarakat yang adil dan makmur. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah non doktrinal atau yuridis empiris. Dalam penyusunan dan penulisan tesis ini akan dipergunakan salah satu spesifikasi penelitian yaitu deskriptif analitis. Metode pendekatan yang digunakan merupakan metode pendekatan yuridis empiris, maka data yang dikumpulkan berasal dari data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung. Untuk mengklasifikasikan data primer, pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yaitu pengamatan (observasi) dan wawancara. Pembahasan tesis ini, penulis menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model penerapan beban pembuktian terbalik pada tindak pidana korupsi dilakukan dengan cara meminta atau memerintahkan terdakwa untuk membuktikan bahwa harta miliknya diperoleh secara sah, jika terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi. Beban pembuktian terbalik merupakan salah satu alternetif yang dapat digunakan oleh pihak kejaksanaan dalam mengungkap dan memberatas kasus-kasus korupsi yang ad