Pemberdayaan satuan polisi pamong praja sebagai perangkat pemungutan pajak restoran dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (pad) kabupaten pati

Penelitian yang berjudul PEMBERDAYAAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SEBAGAI PERANGKAT PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN PATI bertujuan untuk mengetahui dan memahami kebijakan Pemerintah Kabupaten dalam penegakan pemungutan pajak restoran dan pelaksanaan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai upaya optimalisasi penerimaan pajak restoran Kabupaten. Metode penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum, artinya penelitian ini dikaji dengan melihat fakta-fakta yang ditemukan di lapangan, yang penulis gunakan sebagai dasar data yang diperoleh dari lapangan sesuai dengan kenyataan yang ada. deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa kebijakan optimalisasi pemungutan pajak kunjungan oleh Badan Pengelola Sumber Daya Keuangan dan Dana Darurat Daerah merupakan salah satu cara untuk meningkatkan APBD di Bupati Sabar. Pemungutan pajak restoran akan terlaksana dengan baik apabila kesadaran diri Wajib Pajak dalam membayar pajak sesuai dengan yang telah ditentukan dan tepat waktu serta didukung oleh kegiatan Kantor Wilayah Keuangan dan Real Estate Kabupaten Sabar di sosialisasi pajak daerah secara umum, hal ini untuk meningkatkan pemahaman tentang pajak daerah khususnya pajak restoran. Implementasi pemberdayaan Satpol PP sebagai upaya optimalisasi penerimaan pajak restoran di Kabupaten Patiadalah dengan mengumpulkan informasi tentang restoran dan/atau penyedia makanan dan minuman dengan memungut bayaran, antara lain restoran, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya, termasuk jasa boga/catering dan memantau Wajib Pajak yang tidak membayar pajak setelah masa pajak (pajak jangka waktu adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang). Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pemungutan pajak restoran di Kabupaten Pati merupakan bagian dari tim terpadu yang terdiri dari: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati, BPKAD Kabupaten Pati, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati dan Bagian Hukum Setda Pati