Keabsahan tanda tangan elektronik pada cyber notary dalam akta notariil

Metode pendekatan menggunakan yuridis normatif. Pengumpulan data menggunakan data sekunder. Pengolahan data dilakukan pada bahan hukum studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif sehingga memperoleh kejelasan mengenai permasalahan yang kemudian dibahas dan disusun tesis yang bersifat ilmiah. Hasil penelitian menyatakan penggunaan tanda tangan elektronik merupakan wewenang baru bagi notaris, tanda tangan elektronik dan sertifikasi transaksi elektronik secara Cyber Notary adalah sah menurut Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Mengenai perlindungan hukum untuk notaris yang belum diatur secara jelas karena hanya berdasarkan keterangan Pasal 15 ayat (3) yang menyatakan bahwa seorang notaris memiliki kewenangan untuk mensertifikasi data elektronik maupun transaksi elektronik