Perlindungan hukum penerima hibah tanah atas gugatan pembatalan hibah di pengadilan agama jepara

Skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM PENERIMA HIBAH TANAH ATAS GUGATAN PEMBATALAN HIBAN DI PENGADILAN AGAMA JEPARA” ini secara umum bertujuan untuk: 1) mengetahui perlindungan hukum penerima hibah tanah atas gugatan pembatalan hibah di Pengadilan Agama Jepara; 2) mengetahui penyelesaian gugatan pembatalan hibah di Pengadilan Agama Jepara. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis atau yuridis empiris. Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis dan bersifat kualitatif. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Setelah data diperoleh, maka disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif, sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan yang dibahas dan selanjutnya disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah. Hasil penelitian ini adalah: 1) Perlindungan hukum bagi penerima hibah tanah atas gugatan pembatalan hibah di Pengadilan Agama Jepara telah mendasarkan ketentuan Pasal 212 KHI, bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Tetapi tidak memperhatikan ketentuan Pasal 210 ayat (1) KHI, yang seharusnya harta hibah tidak ditarik semua, tetapi terguggat (anak penerima hibah) berhak 1/3 dari harta yang ditarik hibahnya dan 2) Penyelesaian gugatan pembatalan hibah di Pengadilan Agama Jepara tiga perkara, Putusan Nomor 0261/Pdt.G/2015/PA.Jpr, Putuan Nomor 0969/Pdt.G/2015/PA.Jpr, dan Putusan Nomor 0847/Pdt.G/2017/PA.Jpr dapat diselesaikan melalui perdamaian dengan mediasi di Pengadilan Agama Jepara, dengan kesepakatan harta hibah dikembalikan semuanya kepada penggugat, dan satu perkara, Putusan Nomor 0527/Pdt.G/2016/PA.Jpr gugatan penggugat (orang tua) ditolak oleh Hakim Pengadilan Agama Jepara