Pelaksanaan pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagai upaya meningkatkan pendapatan daerah kabupaten kudus

Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus” bertujuan untuk mengetahui kendala-kendala pelaksanaan pemungutan BPHTB dan kebijakan BPPKAD terhadap pelaksanaan pemungutan BPHTB sebagai upaya peningkatan pendapatan Daerah Kabupaten Kudus. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis, dengan tujuan mengetahui permasalahan di lapangan serta data yang digunakan data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pelengkap. Kendala pelaksanaan pemungutan BPHTB terdapat dua faktor yaitu berdasarkan faktor wajib pajak dan kendala berdasarkan faktor BPPKAD. Faktor dari wajib pajak yaitu jual beli tanah tanpa melibatkan notaris dan PPAT sehingga tidak adanya pelaporan kegiatan jual beli yang menyebabkan peralihan hak atas tanah dan bangunan beserta cara penghitungannya. Kendala yang kedua yaitu kendala BPPKAD. Sebagai badan yang bertanggungjawab terkait pembayaran BPHTB, BPPKAD kurang melakukan sosialisasi ke desa-desa ataupun kecamatan untuk segera mengurus ataupun melaporkan kejadian peralihan hak khususnya jual beli tanah. Kebijakan BPPKAD terhadap pelaksanaan pemungutan BPHTB sebagai upaya peningkatan pendapatan Daerah Kabupaten Kudus terkait faktor wajib pajak dengan cara memberikan pelatihan penghitungan BPHTB terkait jual beli tanah dan bangunan sehingga sesuai tanpa harus mengulang-ulang proses verifikasi, sedangkan kebijakan terkait BPPKAD dengan cara melakukan sosialisasi yang masuk rencana kerja terhadap wajib pajak pada Tahun kerja 2021/2022 pemungutan BPHTB diatur dalam Undang-Undang Nomo28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 13 Tahun 2010 Tentang BPHTB