Penyelesaian tindak pidana pemalsuan oleh pejabat pembuat akta tanah dalam permohonan sertifikat hak milik (studi kasus di desa gondangmanis kabupaten kudus)

Skripsi yang berjudul “Penyelesaian Tindak Pidana Pemalsuan Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Permohonan Sertifikat Hak Milik (Studi Kasus di Desa Gondangmanis Kabupaten Kudus)” bertujuan untuk mengetahui penyelesaian tindak pidana pemalsuan oleh pejabat pembuat akta tanah dalam permohonan sertifikat hak milik serta kendala-kendala penyelesaian tindak pidana pemalsuan oleh pejabat pembuat akta tanah dalam permohonan sertifikat hak milik (studi kasus di Desa Gondangmanis Kabupaten Kudus). Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis, dengan tujuan mengetahui permasalahan di lapangan serta data yang digunakan data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pelengkap. Penyelesaian tindak pidana pemalsuan oleh pejabat pembuat akta tanah dalam permohonan sertifikat hak milik (studi kasus di Desa Gondangmanis Kabupaten Kudus) dilakukan secara penal yaitu secara mediasi.Pemanggilan terhadap terlapor sebanyak 9 (Sembilan) kali bertentangan dengan Pasal 112 ayat (2) KUHAP karena di dalamnya hanya diperbolehkan sebanyak dua kali, atau terkesan terlapor tidak menghargai proses hukum yang berlaku dan tidak kooperatif, namun tidak ada sanksi atau penjemputan paksa terhadap terlapor. Kendala-kendala penyelesaian tindak pidana pemalsuan oleh pejabat pembuat akta tanah yaitupihak terlapor PPAT KA tidak kooperatif terhadap penyelesaian dugaan tindak pidana pemalsuan, kasus ini menunggu proses mediasi sampai sembilan kali. Kendala dari BPN yaitu tidak pernah terlaksanakannya mediasi karena PPAT berinisial KA tidak pernah datang.Kendala dari IPPAT yaitu diantaranya kurangnya koordinasi dengan pihak Kepolisian Resor Kudus dalam kasus saudara KA yang dikarenakan kesibukan dari masing-masing pihak