Pertanggungjawaban pidana pelaku pasif Pada tindak pidana pencucian uang

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang pertanggungjawaban pidana pelaku pasif yang menerima hasil tindak pidana korupsi serta memberikan penjelasan hukum dapat atau tidaknya pelaku pasif yang menerima penghasilan pasangannya dikenani tindak pidana pencucian uang. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normative dengan jenis data sekunder. Adapun cara pengumpulan data yang digunakan, yaitu : study pustaka. Pendekatan yang dilakukan dengan study kasus. Kemudian data yang diperoleh dianalisis menggunkan logika deduktif dan dianalisa secara deskriptif-preskiptif. Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian adaah sebagai berikut : Pertama, dari sisi perundang-undangan, yaitu Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, pelaku pasif sebagai penerima hasil tindak pidana korupsi, baik sengaja maupun alpa. Dalam hal mengetahui sesuatu tersebut berasal dari tindak pidana korupsi, maupun menerima sesuatu yang bernilai ekonomis tingggi yang tidak biasa diterimanya atau yang diperkirakan melebihi penghasilan pasangannya, namun tidak menanyakan atau berusaha mendapatkan informasi mengenai asal perolehannnya. Kedua, ditinjau dari yuridis, sosiologis, dan filosofis, maka pengenaan terhadap pelaku pasif tidaklah harus menunggu tindak pidana asalnya terbukti terlebih dahulu