Kebijakan pemungutan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (bphtb) atas transaksi jual beli tanah dan/atau bangunan di kabupaten kudus

Penelitian yang berjudul Kebijakan Pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) atas Transaksi Jual Beli Tanah dan/atau Bangunan di Kabupaten Kudus bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis/menjelaskan kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Kudus dalam memungut pajak BPHTB Atas transaksi jual beli tanah dan/atau bangunan dan kendala serta solusi yang dihadapi oleh Notaris dan PPAT. Metode dalam penulisan tesis ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yang artinya penelitian ini dikaji dengan melihat penemuan fakta-fakta di lapangan yang dijadikan dasar oleh penulis sebagai data yang diperoleh dari lapangan sesuai dengan kenyataan yang ada, penulisan ini bersifat deskriptif analitis. Permasalahan penelitian ini dianalisis dengan teori keadilan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa kebijakan Pemerintah Daerah di Kabupaten Kudus dalam memungut pajak BPHTB atas transaksi jual beli tanah dan/atau bangunan sudah terdapat beberapa persiapan yang dilakukan dalam pelaksanaan BPHTB yang beralih sistem, seperti legalitas melalui Perda No 4 Tahun 2011, alur penerimaan dan pelayanan untuk pelaksanaan pembayaran BPHTB, syarat syarat yang harus dipersiapkan wajib pajak, juga beberapa persiapan lainnya yang dilakukan di DPPKAD Kabupaten Kudus. Kendala dan solusi yang dihadapi oleh Notaris dan PPAT dalam Kebijakan Pemerintah Daerah Di Kabupaten Kudus Dalam Memungut Pajak BPHTB, yaitu : Pengetahuan masyarakat terhadap BPHTB yang rendah Solusi PPAT dalam memberikan penjelasan atas kewajiban pembayaran BPHTB Batasan tentang kewajiban PPAT dalam melihat pembayaran BPHTB, Nilai transaksi yang disepakati oleh para pihak tidak diketahui solusi seharusnya PPAT mengetahui nilai transaksi yang sebenamya, bukti pembayaran yang palsu solusi apabila SSB tersebut palsu maka pada pada prinsipnya PPAT tidak dapat diminta pertanggung jawaban, NJOP PBB yang terlalu rendah solusi Pemerintah (dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan) menetapkan bahwa NJOP PBB telah sesuai dengan nilai pasa