Analisis yuridis penggantian nama pada akta kelahiran di pengadilan negeri pati

Skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Penggantian Nama pada Akta Kelahiran di Pengadilan Negeri Pati” ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme permohonan penggantian nama hingga terbit Penetapan Pengadilan, mengetahui bagaimana pertimbangan Hakim dalam menerima atau menolak suatu permohonan penggantian nama. Selain itu untuk mengetahui akibat hukum tentang hak-hak keperdataan yang melekat pada diri Pemohon terkait surat-surat penting diantaranya akta kelahiran, KTP, KK, buku tabungan, sertifikat tanah, paspor dan sebagainya. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Dalam hal teknik pengumpulan data penulis menggunakan data sekunder. Permasalahan yang ada selanjutnya dianalisis menggunakan data sekunder dan selanjutnya disusun secara sistematis, sehingga memperoleh kejelasan dari permasalahan yang dibahas, selanjutnya, disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah. Hasil penelitian yang diperoleh adalah mengenai permohonan penggantian nama, bagaimana pelaksanaannya, serta pertimbangan Hakim dalam menerima atau menolak suatu permohonan penggantian nama dan akibat hukum tentang hak-hak keperdataan yang ada pada diri Pemohon. Dalam menerima atau menolak suatu permohonan penggantian nama Hakim akan membaca dasar permohonan, apakah permohonan penggantian nama itu berdasar atau tidak serta tidak melawan hukum, setelah itu Hakim akan menuangkannya kedalam pertimbangan Hakim sebelum hakim menerima atau menolak suatu permohonan penggantian nama. Permohonan Penggantian nama yang diterima didasarkan pada bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon serta mempunyai alasan yang jelas dan tidak melanggar hukum. Selain itu permohonan penggantian nama yang ditolak karena alasan yang tidak jelas dikhawatirkan adanya penyelundupan hukum, maksudnya adalah ketika Pemohon telah berhasil mengganti namanya dia akan menghilangkan jejak baik perkara perdata atau perkara pidana. Akibat hukum yang terjadi pada diri Pemohon tentang hak-hak keperdataan harus segera diperbaiki, setelah terbit Penetapan dari Pengadilan Negeri, Pemohon diberi waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari untuk mengurus perbaikan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai dasar mengurus dokumen penting lainnya, diantaranya, akta kelahiran, KTP, KK, buku tabungan, sertifikat tanah, paspor, atau dokumen penting lainnya