Implementasi perlindungan hak-hak isteri dalam perkara cerai gugat di pengadilan agama pati pasca berlakunya perma nomor 3 tahun 2017

Penelitian yang berjudul IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HAK-HAK ISTERI DALAM PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA PATI PASCA BERLAKUNYA PERMA NOMOR 3 TAHUN 2017 bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum hak-hak Istri dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Pati pasca berlakunya Perma Nomor 3 Tahun 2017 dan perlindungan hukum atas hak-hak isteri dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Pati. Metode dalam penulisan tesis ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yang artinya penelitian ini dikaji dengan melihat penemuan fakta-fakta di lapangan yang dijadikan dasar oleh penulis sebagai data yang diperoleh dari lapangan sesuai dengan kenyataan yang ada, penulisan ini bersifat deskriptif analitis. Permasalahan penelitian ini dianalisis dengan teori keadilan dan kemanfaatan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan akibat hukum hak-hak Istri dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Pati pasca berlakunya Perma Nomor 3 Tahun 2017 adalah berupa putusan Hakim sebelum dan sesudah adanya PERMA No 3 Tahun 2017 pada di dalam pertimbangan hukum, Hakim sudah menerapkan PERMA No.3 Tahun 2017 yakni telah terdapat adanya perintah pembayaran hak istri berupa nafkah iddah dan mut’ah yang dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak, namun dalam amar tersebut masih digabung dengan amar pembebananan nafkah iddah dan mut’ah sehingga amar putusan kurang jelas dalam mendapatkan kepastian hukum. Pada putusan gugatan perceraian sesudah diundangkannya PERMA No.3 Tahun 2017, istri juga mendapatkan hak-haknya atau nafkah iddah dan mut’ah. Sehingga dalam putusan gugatan perceraian sebelum dan sesudah adanya PERMA No 3 Tahun 2017 terdapat perbedaan yang cukup jelas dalam mendapatkan hak berupa nafkah iddah dan mut’ah. Perlindungan hukum atas hak-hak isteri dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Pati adalah dengan adanya Perma No. 3 Tahun 2017 diharapkan dapat menjadi pertimbangan hukum bagi para hakim dalam memberikan putusan yang lebih adil, terutama untuk melindungi hak-hak perempuan. Sebagaimana contoh dalam putusan Pengadilan Agama dengan Putusan Nomor 2895/Pdt.G/2017/PA.Pt., dan putusan Banding Nomor 162/Pdt.G/2018/PTA.Smg. yang mana putusan hakim tersebut telah mencerminkan putusan hukum yang progesif