Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xvii/2019 Tentang Eksekusi Objek Jaminan Fidusia

Kata fidusia merupakan akar kata fides artinya amanah. berdasarkan dari arti dan makna kata itu, maka hubungan hukum yang terjadi antara debitur (pemberi fidusia) dengan pihak kreditur (penerima fidusia) adalah sebuah relasi yang dibangun atas dasar kepercayaan. Debitur berkeyakinan bahwa kreditur ingin memenuhi kewajiban hak milik atas suatu barang yang telah diserah terimakan sebagai jaminan setelah dapat melunasi hutangnya, sedangkan seorang kreditur berkeyakinan bahwa debitur tidak akan mungkin untuk menyalahgunakan agunan yang ada dalam genggamannya. Rumusan masalah yang ada didalam penelitian ini yaitu berterkaitan dengan Bagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, Bagaimana Pertimbangan Hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, yang akan menjadi objek didalam sebuah penelitian ini adalah Putusan MK No 18/PUU-XVII/2019 yang menjelaskan tentang eksekusi objek jaminan fidusia. Penelitian didalam skripsi yang penulis kaji menggunakan penelitian kepustakaan atau lebih dikenal dengan (library research) dengan cara melalui pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan apa yang terjadi saat ini terkait dengan pelaksanaan jaminan fidusia, dengan tujuan untuk memahami situasi saat ini dan upaya apa yang dilakukan untuk mengatasinya. Dengan memperoleh sumber data primer cara mendapatkannya dengan cara langsung dan sumber data sekunder cara mendapatkannya berupa laporan-laporan dan lain-lain dalam hal ini literatur, buku-buku, tulisan-tulisan dan penelitian-penelitian sebelumnya. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwasannya terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019 masih sampai kapanpun memberikan titel eksekutorial yang mana dapat digunakan untuk mengeksekusi objek jaminan fidusia serta pertimbangan hukum mengenai kewenangan eksklusif pihak kreditur akan senantiasa melekat selama tidak terjadi permasalahan mengenai kepastian dalam waktu penentuan wanprestasi