ANALISIS MAQASID SYARIAH TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

ABSSTRAK Dalam menangani kasus covid-19 yang terjadi dinegara Indonesia, pemerintah telah mengambil kebijakan untuk mengurangi lonjakan kasus covid-19.Salah satunya dengan mengeluarkan sebuah kebijakan pembatasan sosial berskala besar. Dimana pembatasan sosial berskala besar ini merupakan suatu kebijakan turunan dari kekarantinaan kesehatan.Pembatasan sosial berskala besar diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020.Pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 itu sendiri terdapat beberapa ketentuan- ketentuan agar daerah atau wilayah dapat melaksanakan pembatasan sosial berskala besar.dimana dalam ketentuan tersebut jumlah kasus dan/ atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara siginifikan dan cepat ke beberapa wilayah, kemudian terdapat kaitan epidermiologis dengan kejadian serupa di suatu wilayah atau Negara lain. COVID-19 ini sendiri merupakan virus yang yang menular yang disebabkan oleh virus SAR-CoV�2.Sebagian besar orang yang tertular COVID-19 akan mengalami gejala ringan hingga sedang, dan berat yang berakibatkan kematian. Berdasarkan latarbelakang tersebut, kiranya penulis dapat mengemukakan permasalahan yang diteliti ialah Bagimana Ketentuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020?Dan bagaimana pandangan maqasid syariah tentang pembatasan sosial berskala besar. Adapun penelitian ini bersifat kualitatif menggunakan jenis penelitian kepustakaan (Library Research) yang data- datanya berupa data sekunder yang diambil dari buku, bahan bacaan hukum terkait, jurnal-jurnal,artikel hukum, sumber onlineserta bahan hukum lainnya yang sesuai dengan judul penelitian ini. Penelitian ini menggunakan 2 jenis pendekatan untuk mendapatkan hasil yang valid, diantaranya yaitu pendekatan koseptual (Conseptual Approach) dan pendekatan perundang- undangan (Statue Approach). Sehubungan dengan penelitian yang dilakukan dan sumber data yang ditetapkan, maka untuk menghimpun seluruh data yang diperlukan dilakukan upaya pengumpulan data dengan menempuh metode dokumentasi. Dokumentasi adalah merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek peneliti, namun melalui dokumen, dengan melalui 3 tahap pengolahan data yaitu editing, coding, rekonstruksi data. iii Hasil penelitian antara lain ialah menjawab rumusan permasalahan, yang dijabarkan dalam penelitian ini yaitu pertama, Pembatasan Sosial Berskala Besar diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 merupakan peraturan pemerintah yan dibuat dalam rangka percepatan penanganan penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID- 19) dengan diadakannya pembatasan sosial berskala besar. Yang kemudian dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah ini mengenai pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.Kedua, melihat proses dan tujuan dari pembatasan sosial berskala besar ini, yang mendorong dan telah sesuai dengan kemaslahatan yang merupakan tujuan utama dalam penciptaan sebuah hukum Islam. , maka hukum/ aturan/ kebijakan ini dapat diterima dengan tujukan untuk mencapai sesuatu yang dapat mengantarkan seseorang pada jalan yang benar atau lurus, dan kebenaran yang didapatkan itu mstilah diyakini serta diamalkan secara tegu