TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PENENTUAN UPAH PANGGUL IKAN (Studi di Desa Merambai Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat)

ABSTRAK Islam mengajarkan untuk bermuamalah secara baik dan benar dengan jalan jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, pinjam meminjam, berserikat, bercocok tanam dan usaha-usaha lainnya. Salah satu bidang muamalah yang sering terjadi adalah kerjasama antara sesama manusia yaitu kerjasama yang diadakan antara satu pihak sebagai penyedia jasa manfaat atau tenaga yang lazim disebut sebagai buruh atau pekerja dengan orang lain yang menyediakan pekerjaan yang disebut majikan. Seperti yang terjadi pada buruh panggul ikan di Desa Merambai Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat dimana para buruh menyewakan tenaganya untuk memanggul ikan ke tempat yang telah disediakan oleh pemberi pekerjaan atau majikan dengan timbal jasa berupa upah. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penentuan upah buruh panggul ikan dan bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap penentuan upah buruh panggul ikan di Desa Merambai Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat. Metode dalam penelitian ini menggunakan Metode penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Menggunakan metode kualitatif. Setelah data terkumpul penulis melakukan analisis kualitatif dengan metode berfikir induktif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti dan mengetahui mengenai sistem upah buruh panggul ikan di Desa Merambai Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat dan untuk mengetahui pandangan Fiqh Muamalah terhadap sistem upah buruh panggul ikan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa dalam praktiknya, sistem upah kerja buruh panggul ikan dengan upah yang dibayarkan secara tunai sebesar Rp. 70.000.00. Dari upah yang dibayarkan tersebut mesti dibagi rata kepada buruh lainnya karena pekerjaan panggul ikan ini tidak bisa dilakukan sendiri karena keterbatasan tenaga yang dimiliki oleh buruh, sehingga mengharuskan kerjasama antara buruh satu dengan buruh yang lain. Sedangkan ditinjau dari Fiqh Muamalah upah tersebut telah sesuai dengan hukum Islam sebab rukun dan syarat upah mengupah telah terpenuhi tetapi ada asas yang belum terpenuhi atau tidak sesuai dengan prinsip atau asas pengupahan yaitu asas keadilan dan asas kelayakan, karena upah yang diberikan dinilai terlalu rendah karena belum dapat memenuhi kebutuhan hidup buruh sehari-hari secara layak dan upah yang diberikan tidak sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan yang sangat membutuhkan banyak tenag