IMPLEMENTASI PENGEMBALIAN KEWENANGAN SMA/SMK DARI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA KE PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi pada Dinas Pendidikan Provinsi Lampung)

ABSTRAK Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 alenia ke-4 menyatakan mengenai pemerintah mempunyai kewajiban untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pengembalian Kewenangan SMA/SMK dari Pemerintah Kabupaten/Kota Ke Pemerintah Provinsi Lampung kini kewenangan terhadap SMA/SMK menjadi teralih. Dalam implementasi, pengalihan pengelolaan ini menimbulkan banyak permasalahan baru. Transisi ini tidak hanya menyangkut mengenai pelimpahan wewenang namun juga menyangkut personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D). Masalahs dalam skripsi ini: 1.Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pengembalian Kewenangan SMA/SMK dari Pemerintah Kabupaten/Kota Ke Pemerintah Provinsi Lampung? 2.Bagaimana Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pengembalian Kewenangan SMA/SMK dari Pemerintah Kabupaten/Kota Ke Pemerintah Provinsi Lampung? Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan mengenai Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2016 yang kemudian ditinjau dari perspekif fiqh siyasah. Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif-empiris dengan menggunakan pendekatan terhadap perundang-undangan yang ada kemudian langkah selanjutnya mencari data secara langsung pada informan. Untuk mengetahui Implementasi Pengembalian Kewenangan SMA/SMK dari Pemerintah Kabupaten/Kota Ke Pemerintah Provinsi Lampung Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field Research). Menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk memperoleh data dengan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data primer diperoleh langsung dari responden mengenai pelaksanaan peralihan kewenangan SMA/SMK menjadi tanggung jawab Provinsi. Sedangkan data sekunder berupa teori-teori dan norma hukum serta penunjang lainnya diperoleh dari kepustakaan, dan dokumentasi. Semua data tersebut merupakan bahan-bahan untuk mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan pengembalian kewenangan SMA/SMK dari iii pemerintah Kabupaten/Kota menjadi tanggung jawab pemerintah Provinsi. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengembalian kewenangan SMA/SMK dari pemerintah Kabupaten/Kota menjadi tanggungjawab Pemerintah Provinsi telah berjalan dengan baik. Proses pelaksanaannya berjalan secara bertahap mengingat wilayah Provinsi Lampung yang luas. Peralihan tersebut dilihat dari perspektif fiqh siyasah dusturiyah yang lebih teknis menerapkan siyasah tanfiziyah. Di dalam siyasah tanfiziyah segala sesuatu yang diterbitkan oleh pemerintah merupakan upaya yang dilakukan demi mencapai suatu kemaslahatan dalam bernegara. Pelaksanaan peralihan kewenangan ini harus dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab sesuai dengan amanah yang telah diberikan