PERAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

ABSTRAK Notaris dalam menjalankan jabatan dan tugasnya sebagai pejabat umum harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap Negara dan masyarakat meskipun Notaris bukanlah Pegawai Negeri yang juga harus diawasi agar tidak menyimpang dari peraturan perundang�undangan yang berlaku. Pengawasan yang dilakukan terhadap Notaris pada saat berlakunya Peraturan Jabatan Notaris berada pada Hakim Pengawas yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri untuk melakukan pengawasan terhadap segala perbuatan dan tingkah laku dari Notaris. Akan tetapi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dari Notaris sebagai pejabat umum maka dikeluarkanlah suatu peraturan baru yang berlaku bagi Notaris, yaitu Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004. Dengan berlakunya Undang-undang tersebut maka kewenangan Pengadilan Negeri sebagai pengawas Notari menjalankan tugasnya berakhir yang kemudian digantikan oleh Pengawas yang disebut Majelis Pengawas. Berdasarkan penjabaran di atas rumusan masalah dalam skripsi ini adalah Pertama, Bagaimana peran Majelis Pengawas Daerah Notaris menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris? Kedua, Bagaimana perspektif fiqh siyasah terhadap peran Majelis Pengawas Daerah Notaris? tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui peran Majelis Pengawas Daerah Notaris yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dan Untuk mengetahui perspektif fiqh siyasah tentang peran Majelis Pengawas Daerah Notaris. Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (library Reaserch), sedangkan sifat penelitian yang digunakan deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data. Teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dengan cara membaca, menelaah, dan mengutip sumber-sumber bacaan terkait. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu Peran Pengawasan Terhadap Notaris Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan merupakan amanat Undang-undang Jabatan Notaris, khususnya Pasal 67 Ayat (1) dan (2) pada UU No. 30 tahun 2004 yang menyatakan bahwa menteri berwenang dalam mengawasi notaris dan dalam melaksanakan pengawasannya menteri membentuk majelis pengawas. Oleh karenanya pengawasan yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-undang Jabatan Notaris adalah bersifat preventif iv dan represif, akan tetapi setelah berlakunya Undang-undang Jabatan Notaris maka pengawasan yang dilakukan lebih bersifat preventif dan kuratif. Sedangkan untuk pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan adalah berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik Profesi Notaris. Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran Majelis Pengawas Notaris Daerah Notaris sudah sesuai dengan Fiqh Siyasah Qadhaiyah karena dalam menjalankan jabatannya sudah diberikan perlindungan hukum sebagaimana fiqh siyasah Qadhaiyyah merupakan menampakkan hukum agama atau sebagai lembaga peradilan