TINJAUAN FIQH SIYASAH TENTANG LANGKAH BAWASLU DALAM PENGAWASAN PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019 (Studi pada BAWASLU Kabupaten Pesisir Barat)

Pemilihan Umum (pemilu) dalam suatu Negara demokrasi, pemilu dilaksanakan secara teratur. Pemilu merupakan sarana untuk melaksanakan rotasi kekuasaan dan rekruitmen politik. Setiap warga Negara yang sudah dewasa mempunyai hak untuk memilih dan dipilih dan bebas menggunakan haknya tersebut sesuai dengan kehendak hati nuraninya. Dia bebas untuk menentukan partai atau calon mana yang akan didukungnya, tanpa ada rasa takut atau paksaan dari orang lain. Pemilih juga bebas mengikuti segala macam aktivitas pemilihan seperti kampanye dan menyaksikan penghitungan suara. Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah yang akan penulis bahas adalah: Bagaimana langkah Konkrit Bawaslu dalam mengawasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Pesisir Barat dan Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap langkah Konkrit Bawaslu dalam mengawasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Pesisir Barat. Tujuan yang ingin dicapai Untuk mengetahui langkah konkrit Bawaslu dalam mengawasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Pesisir Barat dan Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam tentang langkah Konkrit Bawaslu dalam mengawasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Pesisir Barat. Penelitian ini merupakan Penelitian Lapangan (Field Reaserch), yaitu mengadakan penelitian lapangan dengan cara wawancara atau berdialog dengan objek penelitian. Penelitian ini termasuk dalam penelitian Deskriptif Analisis. metode analisa data yang dipergunakan Metode Analisis Data Kualitatif, yaitu data yang tidak berbentuk angka, tetapi berupa serangkaian informasi yang digali dari hasil penelitian tetapi masih merupakan fakta-fakta verbal, atau masih dalam bentuk keterangan-keterangan saja. Dan mengunakan pola berfikir Induktif.Hasil penelitian yang didapat, bahwa. Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat sudah melakukan upaya pengawasan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019 secara maksimal dengan berbagai cara seperti mencari dan membentuk Panwaslu dengan lebih memperhatikan kadidat yang ada agar tidak melakukan penyelewengan, melakukan koordinasi antar lembaga, melakukan sosialisasi-sosialisasi tentang Pemilu, Dengan upaya Bawaslu tersebut membuat pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Pesisir Barat berjalan dengan baik dan tidak ditemukanya pelanggaran. Walaupun ditemukannya beberapa kendala baik sebelum pemungutan suara dan pada perhitungan hasil suara tetap berjalan sesuai Undang-undang dan prinsip-prinsip penyelenggara Pemilu. Menurut hukum Islam bahwa langkah kongkrit bawaslu sudah menjadi kewenangannya dalam hal ini bearti kewenanganya sama dengan kewenangan yang dimiliki wilayah al-hisbah karena bisa menangani hukum sendiri. Bawaslu termasuk dalam bidang Siyasah Tasriyah yang merupakan salah satu bagian dari Fiqh Siyasah Dusturiyah yang membahas atau mengkaji tentang hubungan lembaga pemerintahan dan masyarakatnya, serta tidak menuntut kemungkinan lembaga seperti Bawaslu juga masuk ke ranah Siyasah Tasri’iyah karena fungsi dari lembaga tersebut tidak lain juga untuk kemaslahatan umat