PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi di Desa Gunung Katun Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan)

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pada ayat pasal yang telah diamandemen pada Peraturan Pemerintah Nomor 168 tahun 2014 ke 11 ayat 2 yang menyatakan bahwa dana desa dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota. Banyak sekali kebingungan yang terjadi di masyarakat Desa Gunung Katun Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan mengenai APBDes sehingga masyarakat tidak mengetahui bagaimana cara pengelolaan Anggaran Dan Pendapat Belanja Desa yang sebenarnya. Rumusan Masalah dari penelitian ini yakni bagaimana pengelolaan Anggaran Pendapatan d a n Belanja Desa di Desa Gunung Katun Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan? serta bagaimana pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Gunung Katun Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan dalam perspektif fiqh siyasah?. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengelolaan Anggaran Pendapatan d a n Belanja Desa di Desa Gunung Katun Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan dan untuk menjelaskan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Gunung Katun Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan dalam perspektif fiqh siyasah. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research) dengan metode penelitian deskriptif analitis dan analisis kualitatif yaitu terjun langsung kelapangan, mencatat, menganalisis dan menarik kesimpulan dari proses tersebut serta melakukan wawancara dan dokumentasi utuk memperoleh data penelitian. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: Pertama, Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Gunung Katun Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni sebagaimana termuat dalam Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, karena pengelolaan APBDes di Desa Gunung Katun dilakukan dengan tahapan-tahapan pengelolaan keuangan yang meliputi tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan, tahap pelaporan, dan tahap pertanggungjawaban keuangan desa.. Kedua, Perspektif fiqh siyasah terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Gunung Katun Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan telah sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan secara syari’ah dan termasuk dalam lingkup kajian fiqh siyasah maliyah yang membahas mengenai pengelolaan keuangan negara. Karena dilakukan dengan tahapan-tahapan yang sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan negara yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaba