ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DALAM PENANGANAN ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL (Studi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan)

Pelecehan seksual terhadap anak perlu mendapatkan perhatian serius mengingat akibat dari kekerasan seksual terhadap anak dapat menyebabkan anak mengalami trauma yang berkepanjangan. Hukum tindak kekerasan seksual pada anak di Indonesia dapat dihukum seperti termuat dalam Undang-undang Republik Nomor 35 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dengan adanya undang-undang tersebut dan peraturan bupati kabupaten Way Kanan No. 42 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas P3AP2KB Kabupaten Way Kanan maka diharapkan bahwa tingkat kekerasan terhadap anak dapat berkurang. Namun kasus kekerasan terhadap anak Mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Terlihat dari Observasi awal Penulis serta Berita Media Online di Kabupaten Way Kanan tergolong besar. Peran Dinas P3AP2KB dalam mengatasi kasus kekerasan seksual anak di Kabupaten Way Kanan cenderung belum mampu untuk mengurangi kasus kekerasan seksual anak di Kabupaten Way Kanan. Oleh sebab itu, penting diketahui langkah dan peran yang selama ini dilakukan oleh Dinas P3AP2KB Kabupaten Way Kanan dalam menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan dalam menangani anak korban kekerasan seksual? 2) Bagaimana analisis Fiqh Siyasah terhadap peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan dalam penanganan anak korban kekerasan seksual?Penelitian ini bertujuan 1)Untuk mengetahui peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan dalam menangani anak korban kekerasan seksual. 2) Untuk mengetahui analisis Fiqh Siyasah terhadap peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan dalam penanganan anak korban kekerasan seksual. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research), penelitian lapangan merupakan jenis penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Dalam hal ini data yang diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian iv Penduduk Dan Keluarga Berencana Kab. Way Kanan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:Proses penanganan kasus kekerasan fisik pada anak yang ditangani oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT DP3A) Belum Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai unit yang bertanggung jawab dibawah naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam hal menangani kasus kekerasan fisik pada anak. Adapun kendala atau faktor penghambat dalam menjalankan tugasnya, yaitu ada dalam hal pelaporan atau pengaduan korban kasus kekerasan yang terjadi di masyarakat, pemerintah masih mengalami hambatan mulai dari ketidakahuan informasi prosedur pelaporan atau pengaduan korban kekerasan, korban yang tidak mau berterus terang, faktor lingkungan korban, serta perasaan sebagai aib atas kekeraasan yang dialami oleh korban. Untuk hambatan-hambatan tersebut UPTD PPA berusaha mengatasi hambatan-hambatan tersebut pemerintah melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah maupun lembaga kemasyarakatan. Peran Dinas P3AP2KB Kabupaten Waykanan terhadap Pelaksanaan Penanganan Anak belum sesuai dengan prinsip dan tujuan Fiqh Siyasah. Dimana permasalahan yang penulis teliti berkaitan dengan hubungan pemerintah dengan rakyatnya dan juga berhubungan dengan peraturan yang dikeluarkan pemerintah. Tujuan pemerintah haruslah menjalankan aturan yang telah ditetapkan agar tercapai tujuan yaitu kemaslahatan