ANALISIS FIQH SIYASAH TENTANG KEWENANGAN PEMERINTAH DESA DALAM MENGEMBANGKAN POTENSI WISATA LOKAL ( Studi Pada Desa Waysindi Kecamatan Karya Penggawa Pesisisir Barat)

Desa Way Sindi merupakan salah satu desa yang berada di Kabupaten Pessisir Barat yang mempunyai beberapa tempat wisata yang sudah cukup dikenal oleh banyak kalangan, baik dari segi wisata alam, Religi, sejarah maupun lainnya. Salah satu wisata yang cukup dikenal dengan mistisnya ialah Goa Matu sedangkan pantainya yaitu Pantai Waysindi dan pantai Tembakak. Dalam wisata tersebut dilihat kurangnya perhatian pemerintah desa dalam pengelolaannya baik dari segi fasilitas maupun yang lainnya, padahal jika dilihat desa mempunyai anggaran untuk memperkembangkan desa tersebut. Berdasarkan penjabaran di atas rumusan masalah dalam skripsi ini adalah Pertama, Bagaimana kewenangan Pemerintah Desa Waysindi Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat dalam meningkatkan potensi wisata Lokal? Kedua, Bagaimana kewenangan pemerintah tersebut jika dikaji melalui Fiqh Siyasah? tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui kewenangan Pemerintah Desa Waysindi Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat dalam meningkatkan potensi wisata Lokal dan Untuk mengetahui praktek penerapan tersebut jika dikaji melalui perspektif Fiqh Siyasah. Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan field research sedangkan sifat penelelitian yang digunakan adalah pendekatan secara kualitatif.analisis data bersifat indukatif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu Kewenangan Kepala Desa Desa Waysindi Pesisir Barat dalam meningkatkan potensi wisata lokal dilakukan dengan cara: membuat pokok sembilan peraturan yang berkaitan dengan oprasional wisata bersama dengan aparatur desa dan kelompok sadar wisata (Pokdarwis), iii meretribusikan dana pengelolaaan wisata ke desa, melakukan pembinaan atas kerja sama dengan Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat berupa sosialisasi serta pemahaman dan pelatihan terkait tata cara pengelolaan wisata yang baik dan benar. Sehingga Kewenangan Kepala Desa Desa Waysindi Pesisir Barat telah sesuai dengan fiqh siyāsah, khususnya siyasah dustūrīyah karena kepala desa sebagai imāmah (pemimpin) telah membuat sembilan pokok peraturan guna menciptakan kemaslahatan bagi masyarakatnya dan juga sesuai dengan siyāsah mālīyah karena kepala desa telah melakukan retribusi dana ke desa dari hasil pemanfaatan serta pengelolaan wisata dan dialokasikan untuk kepentingan masyarakat yang dulunya dikenal dengan konsep baitulmal